Plt Kepala Diskominfotik Teza Dasra Sebut Isu Pemprov Riau Bersih-bersih Pejabat Itu Tak Benar
DERAKPOST.COM – Beredarnya kabar atau isu, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan bersih-bersih para pejabat. Hal itu malah dimentahkan Diskominfotik Riau dalam menyikapi isi pemberitaan yang beredar.
“Pemprov Riau memastikan adanya hal isu bersih-bersih pejabat saat ini berkembang, hal itu tidak benar. Yakni merupakan hoaks. Hal ini, kami sampaikan menyikapi beredar informasi di dunia maya yang tidak terbukti kebenaran dan tak dipertanggungjawabkan secara aturan dan regulasi berlaku,” ungkap Teza Dasra
Plt Kepala Diskominfotik Riau ini, melalui keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Selasa (25/11/2025), mengatakan, bahwa informasi tersebut perlu diluruskan supaya tidak menjadi bola liar dan fitnah yang tak berdasar. Dikarena sambung dia, sekarang ini Pemprov Riau bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
”Kami mewakili Pemprov Riau memastikan informasi soal bersih-bersih pejabat yang beredar itu tidak benar. Disaat ini Pemprov Riau bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Kami, harapkan masyarakat ini tidak terpengaruh dengan info dan opini yang terkesan juga menyesatkan tersebut,” terangnya.
Teza menjelaskan, seperti informasi berita yang berjudul “Dua Pejabat Riau Didesak Mundur, SF Hariyanto Disebut Lakukan Bersih-bersih Birokrat Warisan Abdul Wahid” yang diterbitkan salah satu media dinilai sangat tendensius, tidak berimbang dan terkesan beropini serta juga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga perlu untuk diluruskan kepada publik.
Karena kata Teza, faktanya itu Plt Gubernur Riau SF Hariyanto tidak pernah statement berhubungan dengan halnya pemberitaan tersebut. Apalagi yang juga menyebutkan poin-poin spesifik seperti hal disampaikan dalam pemberitaan tersebut. Ditegaskan, jelas tidak benar itu dan merupakan fitnah yang tidak berdasar.
Dalam hal ini, dia juga menambahkan, atas dugaan kesalahan, kekeliruan, dan tidaknya ini keakuratan fakta pemberitaan tersebut, maka pihaknya sudah mempertimbangkan untuk melaporkan informasi tak benar itu ke lembaga Dewan Pers. Karena itu, dinilai
menjadi informasi yang menyesatkan bagi publik dan juga dapat merugikan martabat pribadi, dan instansi Pemprov Riau. (Rilis)