DERAKPOST.COM – Diketahui, tahun 2025 itu menjadi tahun paling berat bagi pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pasalnya, tahun 2025 Pemprov Riau dihadapkan dengan tekanan fiskal cukup berat akibat adanya kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.
Akibat dari kebijakan itu, Pemprov Riau dihadapkan persoalan tunda bayar, tunda salur ke kabupaten kota, hingga pemotongan tunjangan pegawai selama tiga bulan.
Untuk itu, agar hal serupa tak terjadi lagi Pemprov Riau pun tengah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya mengoptimalkan aset daerah lewat pengembangan bisnis dan kerjasama, sehingga tidak berpatok terhadap dana transfer ke daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mengatakan, agar bisa bertahan dalam menghadapi kondisi fiskal seperti itu, Pemprov Riau sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk peningkatan pendapatan.
Sejumlah rumusan dan strategi telah disusun untuk memaksimalkan pendapatan, seperti menggali lagi sumber pendapatan baru, seperti optimalisasi aset daerah melalui pengembangan bisnis.
“Termasuk lah rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai potensi tambahan PAD di masa mendatang. Masih banyak aset-aset kita yang masih bisa dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau mencatat proyeksi realisasi pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp8,21 triliun atau 86,77 persen dari total pagu anggaran perubahan APBD mencapai Rp 9,47 triliun.
Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau hingga 31 Desember 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 94,36 persen.
Kemudian realisasi pendapatan lain-lain yang sah, yang mana angkanya diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun atau 67,26 persen.
Untuk belanja transfer, Pemprov Riau memproyeksikan realisasi sebesar Rp1,15 triliun atau 72,16 persen. Alokasi tersebut tetap diarahkan untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota serta pelayanan masyarakat.
Sementara itu, data realisasi pendapatan Riau dalam lima tahun terakhir menunjukkan grafik yang sangat fluktuasi.
Tahun 2021 pendapatan tercatat Rp7,76 triliun, meningkat menjadi Rp8,79 triliun pada 2022, dan naik menjadi Rp8,99 triliun pada 2023.
Namun pada tahun 2024 realisasi pendapatan turun menjadi Rp8,82 triliun, dan di 2025 kembali menurun ke kisaran Rp6,22 triliun. (Dairul)