Penuhi Kebutuhan Layanan Pendidikan, Robin: DPRD Riau Minta Pemprov Bangun SMA Baru Tahun Depan

DERAKPOST.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diketahui tiap tahun di Provinsi Riau cukup beragam. Seperti di Pekanbaru, satu diantaranya jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masih minim belum bisa menampung lulusanya dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat.

Oleh karena itu, menyikapi permasalah ini, Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung menyebut, kalau persoalan ini merupa masalah serius yang harus ditangani. Solusi yang harus dilakukan adalah membangun SMAN baru serta atau pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

“Minimal tahun depan ada 3 SMA yang bisa dibangun di Kota Pekanbaru untuk menampung tamatan SMP,” kata Robin, Jumat (25/8/2023). Lanjut Robin, tahun ini SMAN yang baru beroperasi itu yakni SMAN 17, 18 dan 19. Maka untuk tahun depan, khususnya di Kota Pekanbaru ini ditambah lagi.

Politis PDIP dari Dapil Kota Pekanbaru ini menyebutkan, bahwa Pemprov perlu membangun RKB pada tahun 2024 agar persoalan yang terjadi tiap tahun seperti itu tak tertampungnya tamatan SMP di SMAN ini dapat diminimalisir. Kalau hal untuk menuntaskannya itu, sulit. Karena butuh anggaran yang cukup besar untuk membangun SMAN yang baru.

Idealnya, tambah Robin jumlah SMAN di Kota Pekanbaru sama ini halnya dengan SMPN. Misalnya, kalau itu jumlah SMPN ada 51, maka SMAN di Pekanbaru harus ada 51, kalau bisa bertambah. Dan serta dibangun ini merata disetiap kecamatan yang karena diketahui juga untuk dapat diterima itu sistem zonasi.

Selain membangun sekolah baru, Robin mengatakan, sebelumnya Komisi V juga menawarkan solusi agar kiranya dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) sekolah itu bisa melaksanakannya double sifht. Artinya ada anak yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Kemudian untuk mengurai itu juga bisa ha menerapkan penambahan jumlah dalam satu ruang kelas, misalnya satu kelas 40 orang.

“Gubernur Riau ini harus bergerak cepat membuat aturan itu. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu tiap tahun bisa teratasi dengan cepat. “Pak Gubernur secepatnya harus buat dasar hukum untuk gagasannya. Jangan pula sampai di tahun ini tidak ada yang tidak bersekolah,” kata dia.

Lanjut Robin, sekolah swasta juga harus jelas bisa menampung anak lewat jalur afirmasi. Sehingganya punya kontribusi juga dalam mengurai tinggi angka tidak tertampung anak di sekolah negeri. Ujar dia, pihak sekolah swasta jangan hanya mengejar sektor bisnis saja tapi diharap mengejar dan peduli pendidikan. **Rul