Pemprov Riau Beli Mobil Dinas Listrik Bernilai Fantastis, Ini Kata Pengamat…..
DERAKPOST.COM – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Riau Tito Handoko, menilai kebijakan pihak Pemprov yang membeli delapan mobil dinas listrik, itu tak melihat dari urgensi pengadaan tersebut.
“Kabarnya, bahwa Pemprov Riau sudah membeli dan itu mulai diserahkan untuk dipergunakan para penerimanya, Senin (3/4/2023). Per unit mobil ini kabarnya bernilai hingga Rp1,3 miliar. Maka jelas totalnya mencapai Rp10,4 miliar,” sebut Tito Handoko.
Ia mengatakan Per unit mobil ini bernilai hingga Rp1,3 miliar. Maka dana totalnya mencapai Rp10,4 miliar. Tentunya, pada masalah ini seharusnya itu melihat dulu akan urgensi pengadaan mobil dinas itu, prioritas atau tidak. Kata Tito, Pemprov Riau punya banyak kendaraan dinas.
“Bisa dilihat di belakang Rumah Dinas Gubernur. Itu banyak kendaraan dinas yang tidak terpakai, tidak digunakan, tidak termanfaatkan. Lalu ujug-ujug itu tahun 2023, melalui penganggaran yang sudah dilakukan pengadaan mobil dinas baru, listrik lagi, yang nilainya fantastis.
Apalagi sambungnya, itu menyangkut kelayakannya atau kepatutan, terhadap kondisi sekarang yang serba sulit. Oleh karena itu, ungkapnya, pada pengadaan kendaraan itu tidak tepat, yang lantaran, barang yang ada saja tidak termanfaat. Kemudian, kini melakukan pengadaan barang baru yang nilainya fantastis
“Walau pun memang sesuai instruksi presiden itu kalau pengadaan mobil dinas diarahkan ke mobil listrik. Poinnya bukan itu, poinnya kelayakan atau kepatutan pembelian kendaraan dinas itu sendiri di tengah kondisi ekonomi yang sedang morat marit. Kemudian banyak kendaraan dinas di Pemprov itu belum termanfaatkan dengan optimal,” kata dia.
Harusnya ungkap Tito, pengadaan itu dipertimbangkan juga kondisi yang ada. Banyak hal yang harus dilakukan selain pengadaan mobil dinas yang sangat fantastis itu. Misalnya itu peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, Puskesmas. Ini pengadaan kendaraan fantastis yang tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung tidak ada,” paparnya.
Ia menambahkan, pengadaan mobil dinas itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Karena memang, kebijakan membeli mobil baru itu tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. “Itu harus jadi catatan kita bersama. Pengadaan barang fantastis tapi itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. **Rul