Pembahasan APBD-P 2025 Itu Jangan Korbankan Masyarakat, Aktivis Ancam Demo Bupati dan DPRD Kampar
DERAKPOST.COM – Disaat ini pembahasan APBD-P Kabupaten Kampar Tahun 2025 di DPRD masih buntu. Disebab, eksekutif dan Legislatif belum menemukan kata sepakat, sehingga kedua belah pihak inipun tak bisa membawa hasil pembahasan itu, disahkan di sidang paripurna sebagai legal formal.
“Kalau pembahasanya APBD- P 2025 yang masih menemukan jalan buntu. Buntunya pembahasan APBD-P 2025 itu, membuat masyarakat khawatir. Jikalau kedua belah pihak tidak kunjung sepakat, hingga batas waktu terakhir, maka bisa APBD-P Kampar tahun ini tidak akan ada,” ujar Diki.
Diki aktivis Kampar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Pekanbaru kepada wartawan, Selasa (22/7/2025), menyebutkan, bahwa APBD- P sampai tidak ada, maka itu dapat dipastikan rakyatlah yang akan paling jadi korban. Inikan terjadi akibat elit-elit saling mengedepankan hal sikap egonya.
Sebut dia, jika APBD-P benar-benar tidak dibahas, tentu dampak nyatanya adalah gaji pegawai honor (THL) maupun PPPK bisa terancam tidak akan bisa dibayarkan. Diki pun mendesak Bupati Kampar melalui TAPD berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan APBD bersama DPRD.
Dia juga meminta Bupati mengedepankan akan hal kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. “Kita minta Pak Bupati dan jajarannya di TAPD untuk serius dan berkomitmen selesaikan pembahasanya APBD-P secepat mungkin. Jangan sampai karena ego para elit rakyat yang jadi korban,” imbuh Diki.
Lanjut Diki, jika APBD-P Kampar tahun ini tidak berhasil disepakati, maka akan bisa jadi preseden buruk bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Hal ini sebutnya, akan tercatat sebagai noda didalam perjalanan roda pemerintahan daerah ini.
Ia pun meminta hal sama pada DPRD, agar menempatkan kepentinganya masyarakat yang secara lebih luas di atas kepentingan kelompok dan partai. “Juga DPRD diminta menurunkan ego masing-masing, sehingga mengakibatkan pembahasan APBD-P bisa terlaksana,” ungkapnya Diki.
Kesempatan itu Diki, mengatakan, jikalau pembahasan APBD-P tak bisa terlaksana atau gagal, maka pihaknya dari atas nama rakyat akan menggelar unjuk rasa. Dengan melakukan aksi demo di Kantor Bupati dan DPRD Kampar. Karena sambungnya, tentu
tidak ingin para elit didaerah ini dengan hal gampang mengorbankan rakyat. (Hafiz)