Pasca Aksi Brutal Pembakaran PT SSL di Siak, Akhirnya Sepakat Hentikan Operasional Aktifitas
DERAKPOST.COM – Akhirnya, setelah aksi massa dengan pembakaran, di PT Seraya Sumber Lestari (SSL), berada di Kampung Tumang, Kecamatan Siak. Hal kerusuhan yang mengguncang Komplek Perkantoran PT SSL, kini ada harapan baru mulai terbit setelah gerak cepat pihaknya Pemerintah Kabupaten Siak.
Hal itu, tertuang dalam pertemuan antara pihak perusahaan ini dengan masyarakat dalam rapat resmi, yang ditaja hari Kamis (12/6/2025). Yakni ada rapat mediasi yang berlangsung di Ruang Rapat Tengku Indra Pahlawan, Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Mempura.
Rapai dipimpin langsung Bupati Siak, Dr. Afni Z, M.Si., yang dihadiri jajaran penting seperti Dandim 0322/Siak, Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho, M.Han., Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra, Wakil Ketua II DPRD Siak Laskar Jaya, unsur legislatif, dinas teknis, perwakilan masyarakat dari Kampung Tumang dan Merempan Hilir, serta untuk pertama kalinya, Direktur Utama PT SSL.
Pertemuan tersebut berbuah hasil yang menyejukkan, yakni tercapainya nota kesepahaman penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Bupati Afni menyampaikan bahwa langkah ini merupakan awal penting menuju penyelesaian permanen atas konflik agraria yang telah lama mengakar.
“Alhamdulillah, saya memimpin langsung proses mediasi dan kita telah menghasilkan nota kesepahaman antara PT SSL dengan masyarakat pasca kejadian di Merempan Hulu. Semua pihak saling mendukung agar solusi permanen dapat segera ditemukan,” ujar Afni.
Ia menekankan bahwa kesepakatan ini tidak akan berhenti pada janji di atas kertas. Pemerintah akan mengawal setiap tahapan hingga keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ini Poin Penting Kesepakatan
1. Dalam nota kesepahaman tersebut, empat poin krusial disepakati bersama:
2. Penghentian sementara seluruh aktivitas operasional PT SSL di wilayah konflik, hingga proses penyelesaian tuntas.
3. Larangan penanaman sawit atau tanaman baru di wilayah yang masih disengketakan.
4. Pencarian solusi permanen berdasarkan regulasi dan Undang-Undang Agraria.
5. Batas waktu satu bulan untuk menghasilkan opsi resolusi konflik yang konkret.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menginstruksikan para penghulu kampung untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan masyarakat. Tujuannya adalah memperjelas posisi hukum dan kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa.
“Kami minta data valid dari bawah, dari kampung-kampung. Siapa pemilik, luasnya berapa, sejak kapan dikuasai. Ini penting untuk menyusun langkah hukum yang adil dan sahih,” tegasnya.
Perwakilan masyarakat menyambut baik inisiatif mediasi yang digagas oleh pemerintah. Mereka berharap kesepakatan ini menjadi awal dari akhir penderitaan panjang yang telah mereka rasakan.
Sementara itu, Direktur Utama PT SSL menyatakan komitmennya untuk mengikuti setiap proses yang telah disepakati. Ia menyebut bahwa perusahaan membuka diri untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan dialog dan keadilan.
Langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Bupati Siak menuai apresiasi dari berbagai pihak. Meski sempat diwarnai aksi massa yang anarkis, namun pendekatan dialogis dan kepemimpinan yang merangkul menjadi kunci redanya ketegangan.
“Kita ingin konflik ini berakhir bukan hanya secara emosional, tapi tuntas secara hukum dan kemanusiaan,” tutup Afni dalam rapat tersebut.
Kedepan, semua mata tertuju pada hasil pertemuan lanjutan. Warga berharap, langkah awal ini benar-benar menjadi jembatan menuju keadilan yang selama ini dinanti. (Yusuf)