Korupsi dan Mafia Tumbuh Subur di Indonesa, Feri Sibarani: Karena Pers Sudah Tak Profesional
DERAKPOST.COM – Keprihatinan tentang praktik Kejahatan Luar Biasa Koruspi dan bahkan Praktik Kemafiaan disemua sektor, termasuk halnya Pertambangan Indonesia. Hal itu menjadi sorotan Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI).
“Faktor lemahnya hal profesionalitas dan independensi Pers, menambah suburnya Kejahatan di Indonesia. Mengingat kondisi Negara Indonesia, dan berbagai kejahatan yang terjadi saat ini. Kesemuanya berakibat merugikan hak-hak masyarakat luas,” kata Ketua Umum DPP-PPDI Feri Sibarani, hari Rabu (17/4/2024).
Menurutnya, lemahnya tingkat profesionalitas dan independensi Pers atauĀ praktik jurnalistik di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak langsung, menambah laju kesuburan pertumbuhan jumlah kejahatan oleh masyarakat dan para pejabat daerah, pusat dan pejabat lembaga Negara di Indonesia.
“Sebagai Lembaga Pers, kami organisasi Perkumpulan Pers Daerah Perlu menyampaikan ini kepada Publik. Khususnya kepada para Jurnalis, organisasi Pers dan perusahaan Pers, terutama kepada Dewan Pers dan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Agar melihat fakta tentang maraknya berbagai kejahatan di Negara kita bukan saja hanya karena niat pelakunya. Tetapi ini juga akibat dari lemahnya sistem pengawasan dari PERS Indonesia,” sebutnya.
Menurutnya, selama ini masyarakat sudah apatis, serta kurang percaya dengan peran dan fungsi lembaga penegak hukum, baik itu KPK, POLRI dan Kejaksaan didalam halĀ memberantas akan kejahatan korupsi dan berbagai kejahatan lainnya merong-rong kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga disebutnya, keberadaan Pers yang profesional dan independen sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan pengawasan dan fungsi lainya, sesuai dengan pasal 6 huruf (d) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Menurutnya, Dewan Pers justru harus mendorong Insan Pers untuk kritis, tajam dan membongkar segala bentuk kejahatan, terutama Korupsi di Indonesia.
“Apa yang dihasilkan oleh Pers Indonesia pasca Reformasi tahun 1998 lalu sangat efektif untuk memberantas Koruspi. Bahkan lahirnya KPK juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang di suarakan melalui Pers setelah reformasi. Namun makin kesini, di saat Dewan Pers merasa sudah membuat aturan untuk membuat Pers lebih profesional, justru yang terjadi sebaliknya, Korupsi marak disemua sektor, dan Dunia Pers makin penuh dengan problem di seluruh Indonesia. Ini pasti ada yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang semestinya,” lanjut dia.
Masih menurut Feri Sibarani saat dipertanyakan wartawan, Tema utama persoalan Pers Indonesia dimana-mana, Dewan Pers disebut justru terindikasi menghambat Kemerdekaan Pers. Bahkan Dewan Pers dari laporan yang diterima oleh PPDI, tidak jarang dituding telah menjadi musuh dalam selimut. Disebut-sebut di berbagai group wartawan Nasional, bahwa Dewan Pers sebaiknya dibubarkan atau setidaknya di evaluasi total, karena peraturannya di nilai berdampak menghambat kinerja wartawan dan Perusahaan Pers di Indonesia.
“Inilah kondisi Pers kita hari ini. Bukan tidak mungkin Pemerintah Indonesia memberikan “KUE” penutup mulut bagi Induk-Induk Organisasi Pers termsuk Dewan Pers. Kita juga mendengar, ada anggaran yang mengalir dari APBN ke Dewan Pers yang sangat besar. Jika ini benar, harusnya para wartawan yang profesional harus pertanyakan kemana saja aliran dana itu. Itu uang rakyat Indonesia, satu sen pun tidak boleh lenyap tanpa ada manfaat untuk rakyat,” katanya.
Berdasarkan kajian PPDI, jika benar ada pemberian-pemberian anggaran yang fantastis kepada Dewan Pers dari APBN atau dari Kementerian Kominfo, atau termasuk kepada organisasi Pers, seperti PWI, pihaknya menilai hal itu akan berdampak kurang baik terhadap jiwa profesionalitas Pers.
“Sehingga semua kejahatan Koruspi dan berbagai kejahatan lainnya tumbuh subur di Indonesia. Karena berkorelasi dengan kurangnya jiwa profesionalitas wartawan atau Pers Indonesia. Logikanya, Apa mungkin kita masih vokal, atau masih kritis atau masih membongkar Kejahatan orang yang sudah memberikan kita segalanya?? Itu mimpi di siang bolong, atau itu sama jasa kita berkhianat dengan pihak-pihak yang sudah berjasa kepada kita,” tegasnya.
Katanya, organisasi DPP-PPDI untuk hari ini mengingat tak terkendalinya kejahatan koruspi di Negara Indonesia. Seperti pada beberapa contoh kasus besar yang sedang atau sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini. Dulu agak jarang untuk mendengar tindakan korupsi yang merugikan Negara sampai triliunan rupiah. Tapi sekarang, kata dia, sudah seperti kacang goreng aja. (Rul)