Komisi V DPRD Riau Kecewa Kadisdik tidak Hadir Saat Diundang Hearing PPDB Pelalawan
DERAKPOST.COM – Menyikapi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Pelalawan,
Komisi V DPRD Riau menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Riau pada hari Senin (29/8/2022). Hearing ini tak dihadiri Plt Kepala Disdik Riau.
Untuk diketahui, hearing mencari solusi nasib ratusan anak di Pelalawan hingga yang tidak tertampung saat PPDB. Hasil pendataan Disdikbud Pelalawan terdata 136 siswa yang tak tertampung di SMA Negeri di Ibukota Pangkalan Kerinci. Itu di SMAN 1 dan SMAN 2. Jikalau melihat data 136 siswa maka sudah dibutuhkan penambahan dua lokasi masing sekolah tersebut.
Tetapi disaat hearing, Komisi V sempat mempertanyakan mengapa Plt Kepala Disdik Riau tidak hadir. Menurut Komisi V, kehadiran Kadisdik diperlukan untuk membahas masalah itu. Protes tampak disampaikan Ade Agus Hartanto, yang Kadisdik tak hadir. Selain Ade Agus, ada juga protes dari Ade Hartati ini kecewa lantaranya pucuk pimpinan Disdik tidak datang menyelesaikan masalah itu.
Usai hearing, Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung menjelaskan, di SMA Negeri 1 Pelalawan itu yang ada hanya 9 ruang belajar. Kondisi sekolah saat ini, tidak memungkinkan lagi itu menambah peserta didik baru. “Penjelasanya pihak sekolah, karena itu hanya 9 kelas. Maka
teman-teman didalam rapat ini sepakati tidak boleh dipaksa jadi 11 kelas,” kata Robin.
Sebab, yang 2 kelas sudah diperuntuk menjadi ruang laboratorium. Menurut aturan tentu saja ini menyalahi. Selain menyalahi aturan, DPRD juga khawatir anak-anak tidak nyaman menjalankan aktivitas belajar mengajar. Sebab kata Robin, meubeler ruang lab beda dengan kelas. Sehingganya, jika dipaksa akan menggangu sistem belajar. Ruang lab itu kan khusus digunakan untuk ruang laboratorium.
“Hasil rapat, SMA Negeri 1 Pelalawan hanya 9 kelas. Kalau kelasnya itu bisa digunakan untuk siswa belajar kita juga mendukung supaya jangan sampai ada yang tidak bersekolah. Jika dipaksakan diterima, sementara kelas tidak ada kan menyalahi peraturan juga,” jelasnya. Ini sambung Politisi PDIP, diharapkan ada solusi dari pihak Disdik Riau dalam hal ratusan anak-anak di wilayah itu dapat bersekolah. **Rul