Komisi III DPRD Riau Warning Dirut BUMD, Abdullah: Satu Tahunan Berkinerja Buruk, Sebaiknya Mengundurkan Diri
DERAKPOST.COM – Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (17/9/2025) di Gedung DPRD Riau. Dalam hal ini, adanya warning, ke seluruh Direktur Utama (Dirut) tersebut.
Dalam warning disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah, yakni kalau tak dapat pimpinan atau Dirut yang baru itu membawa perubahanya kepada arah lebih baik didalam satu tahun, dalam hal ini yang dengan segera mengundurkan diri sebelum dimundurkan dari jabatan itu. Maka itu juga harus menjadi komitmen.
“Pernyataan dari Mendagri, bahwa ratusan BUMD di Indonesia ini tidak sehat memang benar adanya. Dan kami yakin di dalamnya adalah BUMD Riau,” kata Abdullah kepada wartawan, seusai RDP. Dikatakan Abdullah, bila tak bisa membawa perubahan ke arah lebih baik itu satu tahun pada perusahaan diminta mengundurkan diri.
Sebab sebut Politisi PKS berasal di Daerah Pemilihan (Dapil) Siak – Pelalawan ini, pada Provinsi Riau diduga juga kemungkinan itu ada BUMD seperti disebutkanya Mendagri tersebut. Abdullah mengatakan, memang ada kondisinya tidak sehat. Dari beberapa perusahaan plat merah milik dari Pemprov dibentuk belasan tahun lalu.
Seperti hal katanya, diketahuii hanya Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Riau Petroleum yang sudah mengalihkan modal usaha yang dipinjamkannya Pemprov Riau.
“Selebihnya belum ada yang berhasil untuk mengembalikan modal usaha. Seperti SPR, Jamkrida Riau, PT PIR serta BUMD lainnya milik Pemprov Riau,” ujarnya.
Kesempatan itu, Abdullah ini mengatakan, yang dikarena BUMD-BUMD Riau sekarang ini Direkturnya baru, maka pada kelanjutan dari BUMD tersebut pihaknya akan segera
memantau bagaimana pergerakannya dan gebrakan mereka. Maka, dalam hal ini akan tunggu sampai satu tahun ke depan, kalau tidak berhasil, harus mundur.
“Kami tunggu sampai satu tahun ke depan. Kalau tidak berhasil itu, dengan membawa perubahan signifikan bagi perusahaan. Itu sebaiknya mundur sebelum dicopot. Kami berikan challenge, atau tantangan kepada semua direktur BUMD Riau,” ujar Abdullah.
Sikap dilakukan menurut Abdullah adalah untuk menyelamatkan APBD.
Karena sebutnya, ini pertanggungjawaban terhadap penyertaanya modal diambil dari APBD Riau. Tetapi, sambung dia, bahwasa keberadaan BUMD membuat APBD defisit. Oleh karena itu, Pemprov ini harus lakukan langkah-langkah extrim didalam hal untuk penyelamatan. Makanya diminta gubernur membuat target yang besar. (Dairul)