Gubernur Syamsuar Sudah Ingatkan, Tapi Kenyataan Mobil Mewah Masih Ikut Antre Beli Solar Subsidi
DERAKPOST.COM – Antreanya panjang bahkan itu memadati jalanan umum di sekitar SPBU di Pekanbaru ini mengular hampir dua minggu. Kendaraan, dengan tujuan bisa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Tetapi, ada kendaraan mewah ikut antrean. Padahal diimbau gubernur dengan larangan.
Kondisi itu, sesuai pantauan dilapangan ada antrean panjang itu bahkan hingga juga memadati jalanan umum di sekitar SPBU. Itu tampak pada antrean tersebut bukan hanya truk. Tetapi antren dipadati oleh sejumlah mobil mewah. Misal yang tampak itu mobil high class (mewah) ini Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner juga ikut dalam antrean.
Hal ini tentu jelas bertentangan dengan seperti imbauan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar. Di mana, sebelumnya Gubri telah mengimbau agar masyarakat yang menggunakan mobil mewah untuk tidak mengisi BBM jenis solar subsidi dan disarankan untuk menggunakan dexlite. Artinya, larangan terhadap kendaraan mewah membeli BBM subsidi itu jelas tidak dibenarkan.
“Kami mengharapkan dukungan dari pengguna kendaraan-kendaraan yang sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi agar bersedia menggunakan BBM non subsidi,” kata Syamsuar. Pada kesempatan itupun, Syamsuar tegaskan Pemprov Riau akan terus memonitor penggunaan solar subsidi tidak sesuai peruntukkannya. Apalagi, itu pengelola SPBU meloloskan mobil mewah yang mengisi solar subsidi.
Syamsuar meminta pemilik kendaraan mewah untuk tidak ikut antre membeli BBM bersubsidi khususnya solar. Sebab masih kedapatan pengendara mobil mewah yang ikut mengantre di SPBU itu untuk mendapatkan BBM subsidi. Sebut dia, Riau sedang langka. Bahkan inikan, tidak hanya di Riau kekurangan energi itu tapi memang di seluruh Indonesia.
Syamsuar berharap masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, supaya tidak membeli BBM bersubsidi. “Kami mengharapkan dukungan dari pengguna kendaraan-kendaraan yang sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi agar bersedia menggunakan BBM non subsidi,” sebut mantan Bupati Siak dua periode itu. **Rul