Gubernur Syamsuar Belum Puas Walau Riau Penerima DBH Sawit Terbesar
DERAKPOST.COM – Upaya dari Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar beserta kepala daerah di Indonesia perjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) akhirnya bisa berhasil. Dengan terima Rp83,13 miliar.
Yakni pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil.
Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit. Yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Kedua Sumatra Utara Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat Rp65,66 miliar.
Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya itu merupakan perjuangan bersama para gubernur, khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia. “Ini bentuk perjangan kita bersama para Gubernur penghasil sawit di Indonesia,” kata Gubri Syamsuar, Ahad (17/9/2023).
Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023 lalu.
Ada pun mengacu DataIndonesia.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas pada perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Sebanyak 2,86 juta ha 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.
Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.
Berikut 10 daerah yang mendapatkan DBH sawit, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar, Sumatra Utara – Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar, Kalimantan Tengah – Rp60 miliar, Sumatera Selatan – Rp51,2 miliar. Kemudian ada juga. Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar, Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3 miliar Provinsi Jambi – Rp38,33 miliar.
Meski begitu, mantan Bupati Siak ini nilai DBH yang didapat belum sesuai dengan harapan. Syamsuar pun mengharapkan menyatakan akan membicarakan hal serupa kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.
Walau pun saat ini nilai DBH yang didapat belum memuaskanlah dengan hasil produksi sawit di Riau yang sangat melimpah sekaligus menjadi devisa negara. “Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” paparnya.
Saat ditanya berapa besaran ideal yang harus diterima Riau, Syamsuar hanya mengatakan belum bisa memastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah dari penghasil soal perhitungan DBH. Hal itu sambung dia, belum tahu berapa idealnya, karena juga tak pernah diajak berhitung. Seperti apa, bagaimana formulanya.
Dikarena itu, Syamsuar mengharapkan pusat lebih terbuka akan DBH ini. Yang sehingga sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu, dapat sesuai dengan harapan. “Tapi yang jelas kita harap keterbukaan dari pusat. Sehingga daerah pun tahu hitungannya seperti apa. Dengan begitu kita pun dapat mencapai hasil yang kita harapkan,” harap Syamsuar. **Rul