Fahri Hamzah Ingatkan Pemerintah Soal Naik BBM, dan Sindir PKS Cari Muka

DERAKPOST.COM – Polemik naik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini menjadi perhatian serius semua pihak. Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, ini mengingatkan pemerintah berhati-hati memitigasi dari dampak kebijakan tersebut.

Fahri pun mendesak agar para pejabat supaya rendah hati memahami kondisi hidup rakyat sedang sulit. “Tidak semua perubahan besar itu di rencanakan, bisa tidak direncana dan bisa datang secara tiba-tiba, termasuk itu apa terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Dikutip dari suara.com. Fahri menyebut, penderitaan masyarakat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Terlebih pendapatan masyarakat tidak bertambah, tapi pengeluaran yang bertambah berkali lipat. Artinya, diketika pemerintah putuskan untuk pencabutan subsidi dengan penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar.

“Ketika pemerintah yang memutuskan pencabutan subsidi itu penyelamatan APBN, pasti ini membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatan tidak bertambah, bahkan ini tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan kenaikan harga BBM, ini dipasti makin parah,” ungkapnya.

Mantan Politisi PKS inipun mengatakan, harusnya pemerintah tak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat. Kebijakannya menaikan BBM menurutnya sarat akan kepentingan di balik layar. Artinya, yang demikian penuh dengan agenda adalah belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan.

“Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda belakang layar. Yaitu, sembunyi dan tidak transparan. Dan kita ini sangat sayangkan, dari anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Malah persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada,” tuturnya.

Kesempatan itu Fahri menyebut, kalau kekinian yang terjadi manuver-manuver politik di DPR, itu sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik telah melihat tidak substantif. Seperti halnya itu telah dilakukan Fraksi PKS yang sempat walk out di DPR RI, Rabu kemarin. Katanya ini seharusnya tidak demikian dilakukanya wakil rakyat di DPR.

“Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk dilakukan PKS kemarin pada hari Rabu, disaat agenda rapat. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Maka diperlukanya reformasi politik secara besar-besaran di DPR agar struktur dan postur didalam pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, sekarang ini tidak ada sama sekali saya lihat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fahri pun mewanti-wanti pemerintah hati-hati mengelola kondisi saat ini. Soal itubada bantalan-bantalan sosial, itu dianggap masih belum cukup. Maka sambungnya, kepada pejabat itu untuk bersikap rendah hati. Tentunya ini menimbang kesulitan masyarakat.

“Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup untuk berbicara dalam menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara pihak lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaannya rakyat tambah pilu,” ujarnya. **Rul