DPRD Riau Plesiran ke Luar Negeri, Kata FITRA Catat Sebesar Rp16,7 Miliar dari APBD 2022

PEKANBARU, Derakpost.com – Heboh soal plesiran anggota DPRD Riau yang berangkat ke Amerika dan Eropa, yang dalih kegiatan dinas menjadi perhatian semua pihak. Tidak terkecuali, menjadi catatan serius Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau

Pasalnya dalam setiap kunjungan dinas ke luar negeri tersebut, sudah berulang bahkan berulang setiap tahunnya. Tapi, tidak ada membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di daerah Riau. Dengan demikianya menurut FITRA Riau bahwa jelas perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya hura-hura.

“Tentu publik bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan di negara tujuan tersebut, dan apa yang ingin dicari oleh anggota Dewan dalam kunker itu. Hal ini seharusya dapat dijelaskan oleh Dewan Riau kepada publik, sehingga tidak menjadi kecurigaan terhadap perjalanan dinas tersebut,” kata Manajer Advokasi, Taufik, Rabu dalam rilisnya.

Taufik mengatakan, FITRA Riau ini juga mencatat, akan biaya perjalanan dinas/kunker DPRD Riau dialokasikan di dalam APBD tahun 2022 ini, mencapai Rp16,7 miliar. Dana ini sambungnya, digunakan seperti pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan. Termasuk uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk biaya pengurusan izin Visa keberangkatan.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, bahkan secara konsisten Dewan Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik. Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 miliar dan Rp16,03 miliar di tahun 2020.

“Tapi dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi pandemi Covid yang tidak memungkinkan untuk berangkat,” ujarnya. Namun berdasarkan catatan tahun 2019, sebut Taufik, kunker DPRD Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp17,3 miliar.

Dalam hal ini, publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan pembangunan di Provinsi Riau. Terlebih lagi pada tahun ini masih saja mau melakukan kunker keluar negeri, untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Taufik, selama ini anggaran belasan miliaran yang dikeluarkan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah. Bahkan laporan kunker tersebut juga tak pernah dilihat oleh publik, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, apa hasilnya dari kegiatan itu, dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau, juga tak ada nampaknya. Jelas publik menilai, kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya berfoya-foya anggota dewan saja,” tegasnya lagi.

Seharusnya kata Taufik, anggota Dewan memiliki jiwa tau diri, bahwa selama ini mereka berkerja dan berkegiatan pakai fasilitas dari uang rakyat, dan hal inilah sepatutnya apa yang dikerjakan mereka harus tahu pula publik. Ini dengan cara berangkat diam-diam, laporan pun tidak ada dibuat sepulangan dari kunjungan juga tak jelas. Ini sama artinya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja.

Oleh karena itu, Taufik meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini harus bisa menolak izin kunker, dan Gubenur Riau selaku kepala daerah jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasinya izin keluar negeri anggota DPRD tersebut.

“Lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menujang pelaksanaan pembangunan daerah, yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup, apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk, anggaran ini bisa dialihkan di APBD Perubahan,” sarannya. **Rul