Disiplin Fiskal Indonesia Berada Titik Nadir
DERAKPOST.COM – Diketahui sekarang ini, disiplin fiskal di Indonesia berada pada titik nadir. Resesi dan warisan utang yang akan menghantui kehidupan perekonomian.
Hal itu seiring dengan ambisi pemerintah menjalankan program-program raksasa di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, diprediksi bakal memaksa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melampaui batas konstitusional 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dikutip dari laman Bukamata. Langkah nekat memperlebar defisit ini telah memicu peringatan keras dari para ekonom. Jika benar terjadi, Indonesia disebut tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga secara sukarela melangkah masuk ke jurang resesi.
Sindiran Pedas untuk Menkeu Purbaya
Center of Economic and Law Studies (Celios) melontarkan kritik pedas terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Celios menilai, aksi “safari” Menkeu menemui lembaga rating dunia bakal sia-sia jika pengelolaan anggaran dalam negeri justru ugal-ugalan.
“Percuma keliling dunia ketemu lembaga rating utang, kalau disiplin fiskal kendor. Apa yang mau dijelaskan ke para investor itu?” tulis Celios dalam pernyataan resminya, Jumat (13/3).
Celios juga mendesak Menkeu untuk lebih jujur kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai “darurat” ekonomi saat ini, mulai dari merosotnya outlook peringkat utang oleh Moody’s dan Fitch menjadi negatif, hingga fenomena PHK massal yang kian meluas.
‘Makan Siang’ vs Disiplin Fiskal
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah beban belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, hingga pembengkakan nomenklatur kementerian baru.
Program-program ini dinilai menjadi beban berat yang memaksa pemerintah menambah utang baru.
Bahkan Celios mencatat, saat ini saja setiap warga negara Indonesia (WNI) yang baru lahir sudah menanggung “warisan” utang pemerintah sebesar Rp33,8 juta per kepala.
“Batas defisit diperlebar, kita semua yang dikejar pajaknya buat bayarin utang pemerintah. Tata kelola yang ada sekarang hanya menambah pemborosan. Terus yang bayar bunga dan pokok utangnya siapa?” sambung pernyataan tersebut.
Solusi: Pangkas Belanja ‘Mercusuar’
Agar defisit tetap terjaga di bawah 3 persen, pemerintah didesak untuk melakukan pergeseran belanja secara ekstrem.
Efisiensi birokrasi melalui penyatuan kembali kementerian serta penundaan proyek-proyek non-mendesak dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar agar rupiah tidak semakin terperosok dan suku bunga bank tidak terus mencekik rakyat.
Jika pemerintah tetap bebal, jebakan bunga mahal dan pelarian modal asing (capital outflow) diprediksi akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, meruntuhkan stabilitas ekonomi yang sudah susah payah dibangun. (Dairul)