Disdikpora Rohul Wacanakan Sekolah Daring Bagi Siswa Belum Vaksin
ROHUL, Derakpost.com- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Ibnu Ulya mengatakan, saat ini sejumlah orang tua dan wali murid ada menolak memberikan izin bagi anak mereka untuk diberikan Vaksinasi Covid-19.
Karena mereka mengaku belum yakin terhadap keamanan vaksin bagi anak-anak, terlebih maraknya kabar yang mereka dapat di Media Sosial terkait bahaya vaksin bagi anak. Maka ungkap
Ibnu Ulya menghimbau kepada orang tua wali murid agar tidak terpengaruh terhadap informasi belum jelas sumber kebenarannya.
Kadisdikpora mengajak semua pihak agar berprasangka baik terhadap kegiatan vaksinasi ini. Menurutnya, program vaksinasi ini adalah upaya pemerintah melindungi seluruh warga negara termasuk anak-anak dari potensi tertular Covid-19.
“Kami terus mengajak orang tua, wali murid, agar mengikuti anjuran pemerintah melakukan vaksinasi. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak dari serangan penyakit,” ucap Ibnu Ulya, Sabtu (22/01/22).
Orang tua, imbau kadisdikpora, tidak perlu kawatir berlebihan terkait kebijakan imunisasi Covid-19 pada anak, karena pada dasarnya, sejak bayi, anak-anak sudah mendapatkan imunisasi seperti Vaksin Polio, Cacar, dan lain sebagainya.
Vaksin yang selama ini diberikan tersebut, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Begitu juga vaksin Covid-19. Bedanya, vaksin Covid-19 saat ini telah menjadi kebijakan makro pemerintah. Dimana seluruh kelompok masyarakat, mulai dari orang tua hingga anak-anak harus divaksin, dikarenakan situasi pandemi.
“Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah sudah menjamin vaksin ini aman dan halal bagi anak-anak. Jadi saya himbau kepada orang tua, wali murid, agar segera mengimunisasi anak-anak dengan vaksin Covid-19,” imbaunya.
Kadisdikpora juga mengatakan, Dinas Pendidikan saat ini tengah mengkaji kemungkinan vaksinasi sebagai salah satu syarat digelarnya sekolah tatap muka. Namun, kebijakan tersebut tentunya tetap berpedoman kepada kebijakan yang akan dikeluarkan Kementerian Pendidikan. **Rul/Kha