Dana yang Dibekukan, Taliban akan Temui Amerika Serikat
AFGHANISTAN, Derakpost.com – Saat ini dikabarkan Amerika Serikat bekukan dana. Maka disikapi Menteri Luar Negeri Taliban Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, untuk bertemu delegasi Amerika Serikat bahas persoalan dana yang dibekukan.
Delegasi Taliban ini, tiba di Qatar pada Rabu (29/6/2022) hal untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang mencairkan dana cadangan Afghanistan yang dibekukan. Setelah gempa bumi dahsyat, Afghanistan mencari cara untuk membantu rakyatnya.
Dilansir dari The New Arab, Kamis (30/6/2022), Gedung Putih mengatakan sedang bekerja “segera” pada upaya tersebut, tetapi seorang anggota dewan bank sentral Afghanistan mengatakan mungkin perlu waktu untuk menyelesaikannya.
Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, tiba di ibu kota Qatar, Doha, bersama dengan kementerian keuangan dan pejabat bank sentral untuk melakukan pembicaraan dengan utusan Amerika Serikat di Afghanistan, Tom West.
Setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021, Washington membekukan cadangan Rp 104 triliun dan komunitas internasional menghentikan miliaran bantuan langsung yang diandalkan Afghanistan dan penduduknya yang berjumlah sekitar 40 juta orang.
Mata uang Afghanistan telah runtuh dan negara itu jatuh ke dalam krisis ekonomi yang serius, meskipun beberapa bantuan telah dipulihkan.
Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 pekan lalu di Afghanistan Timur menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Hal ini menambah urgensi pada perdebatan pendanaan.
“Negosiasi sedang berlangsung dan kami berharap bahwa proposal akhir yang sedang dibahas akan diselesaikan. Meski begitu, rincian mekanisme untuk mentransfer cadangan ke Bank Sentral belum final. Ini akan memakan waktu cukup lama. Hal-hal ini tidak terjadi dalam semalam,” kata Shah Mehrabi, anggota Dewan Tertinggi Bank Sentral Afghanistan, dikutip dari cnnindonesia.
Sementara itu, pemerintah-pemerintah negara lain belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban. Banyak pejabat negara Barat mengatakan kalau Taliban perlu mengubah arah kebijakan tentang hak-hak perempuan dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. **Rul