Begini Respon DPW Riau Soal Adanya Organisasi Sayap Protes PPP Dukung Ganjar
DERAKPOST.COM – Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan dukungan resmi kepada Ganjar sebagai Bacapres 2024. Namun hal dukungan, mendapat protes oleh Organisasi sayap partai ini.
Seperti halnya reaksi Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Al Quds yang di Purworejo – Kebumen, Jawa Tengah.
Menanggapi itu, Sekretaris DPW PPP Riau Afrizal Hidayat, memastikan tak ada perpecahan dari sayap partai PPP di Riau soal dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Ia memastikan, di Riau PPP tetap kompak. “Di Riau tak ada seperti itu, perpecahan suara seperti itu untuk GPK,” kata Afrizal kepada wartawan
Menurut Afrizal, perpecahan bisa terjadi disebabllkan kepengurusan GPK saat ini belum definitif dan masih ada dua kubu di ranah DPP. Itupun kubu yang satunya sebenarnya bukan suatu masalah calon presiden. Hanya ada komplain masalah kepengurusan baru di DPP.
Sehingganya, lanjut dia, untuk GPK yang direstui DPP tetap sejalan dan juga satu barisan mendukung Ganjar. “Cuma, saat ini memang belum terbentuk dalam hal kepengurusan definitif, masih Plt,” kata dia. Jadi sambungnya, tidak ada hal itu masalah dukungan di PPP.
Diberitakan sebelumnya, ada penolakan GPK itu didasarkan dari penilaian sosok Ganjar Pranowo disebut sering nonton film porno dan jauh dari prinsip PPP. Itu disampaikan oleh Ketua GPK Al Quds, Syaifurrahim.
“Menolak dan menentang keputusan DPP PPP karena bertentangan dengan prinsip PPP Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang bertekad untuk terus menerus memperjuangkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri PPP,” paparnya.
Menurut GPK Al Quds, bahwasa Ganjar melanggar syariat, khususnya dikarena menyaksikan film porno. Mereka juga menilai Ganjar gagal memimpin Jateng dan terlibat kasus korupsi e-KTP. Maka, kalau Ganjar jadi pilihan PPP, tentu jadi bertentangan prinsip PPP.
“Saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP, juga terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat agama. Seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Kemudian, selama dua periode memimpin Jawa Tengah belum sejahterakan rakyat, terindikasi terlibat korupsi e-KTP,” katanya. **Rul