Bawaslu Riau Sebut Belum Maksimal Sosialisasi Rancangan Penataan Dapil dan Pileg
DERAKPOST.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, sudah mengeluarkan hasil pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Riau pada Pemilu Serentak tahun 2024 oleh KPU.
Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal yang didampingi Komisioner Bawaslu Riau Hasan dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Riau, Selasa (14/2/2023). Ia pun menjelaskan pada pemilu 2024 mendatang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023, untuk wilayah Riau, DPR RI masih terdiri dari dua dapil yakni Riau 1 dan Riau 2, dengan total kursi sebanyak 13.
Dengan rincian, katanya pada Dapil Riau 1 memiliki 7 kursi di DPR RI yang terdiri dari Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedangkan untuk Dapil Riau 2 terdiri dari 6 kursi dengan daerah pemilihan Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuansing.
Kata dia, untuk Dapil DPRD Provinsi dan Dapil DPR RI, Riau 1 dan Riau 2 itu yang masih menggunakan Dapil pemilu 2019, maka ini membingungkan masyarakat,
“Seperti untuk Dapil DPRD Provinsi, Siak dan Pelalawan menjadi satu Dapil Riau 6 dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi sedangkan untuk kursi DPR RI Siak berada di Dapil Riau 1 dan Pelalawan berada di Dapil Riau 2,” jelasnya.
Lanjut Alnofrizal dalam rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota, beberapa KPU Kabupaten/Kota merancang satu model Dapil yaitu eksisting dan tidak terdapat opsi lain.
Kemudian terdapat keresahan sebagian besar Partai Politik dan masyarakat terhadap pengurangan kursi di beberapa Dapil yang memiliki lebih dari satu opsi lain seperti Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis, dan Bantan), terdapat pengurangan jumlah kursi dari 10 kursi menjadi 9 kursi.
“Sementara di Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), terdapat penambahan kursi dari 7 Kursi menjadi 8 Kursi. Penambahan dan pengurangan jumlah kursi di dalam satu daerah pemilihan tersebut karena didasarkan data kependudukan dari instansi berwenang,” ucapnya.
Bawaslu juga menilai KPU belum maksimal melakukan sosialisasi mengenai rancangan penataan Dapil dengan memanfaatkan media cetak dan/atau online yang ada termasuk media sosial, sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui.
“Basis data agregat data kependudukan yang digunakan KPU dalam menetapkan jumlah alokasi kursi di setiap Dapil tidak dapat diakses oleh Bawaslu dan alokasi jumlah kursi selama ini hanya didasarkan pada Jumlah penduduk, tidak melihat luas wilayah dan kondisi geografis,” kata Alnof.
Selain itu lanjut Alnof lagi, dalam pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, masih terdapat jarak antar kecamatan yang jauh dalam 1 Dapil. Secara geografis terlalu jauh dan akses jalan yang sulit ditempuh.
Untuk di Kabupaten Rokan Hulu, secara demografi tidak banyak pertambahan jumlah penduduk dalam data statistik dan DAK dari Pemilu 2019. Di daerah perbatasan antar Kabupaten maupun Kabupaten dan Kota masih terdapat penduduk yang berbeda dengan domisili atau tempat tinggal saat ini.
Senada itu disampaikan, Komisioner Bawaslu Riau Hasan, menjadi persoalan nantinya ketika ada masyarakat pindah domisili. Misalnya dari Siak pindah ke Pelalawan, yang bersangkutan bisa mendapatkan memilih caleg DPRD Provinsi tetapi tidak untuk DPR RI sesuai dapil awal. “Karena Siak masuk dapil Riau 1 sementara Pelalawan dapil Riau 2. Nah ini perlu disosialisasikan jangan sampai ada terjemahan bahwa penyelenggara Pemilu menghalangi warga untuk menentukan hak pilih,” tambah komisioner Bawaslu Riau, Hasan.
Kemudian, dalam rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota, kata Hasan, beberapa KPU Kabupaten/Kota merancang satu model Dapil yaitu eksisting dan tidak terdapat opsi lain. Juga terdapat keresahan sebagian besar partai politik dan masyarakat terhadap pengurangan kursi di beberapa Dapil yang memiliki lebih dari satu opsi lain seperti Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis, dan Bantan), terdapat pengurangan jumlah kursi dari 10 kursi menjadi 9 kursi. **Rul