APBD 2026 Belum Disahkan, Kata Anggota DPRD Inhil Karena Dianggap Tak Berpihak ke Masyarakat
DERAKPOST.COM – Sudah memasuk tahun anggaran 2026, namun hingga kini APBD Indragiri Hilir (Inhil) belum juga kunjung disepakati. Hal itu disebab berapa faktor, seperti kurang keberpihakan APBD padan kepentingan masyarakat.
Salah satunya terhadap program Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan Cakupan Kesehatan Semesta. DPRD menilai, Pemerintah Kabupaten Inhil enggan menganggarkan 12 bulan UHC bagi sekitar 56 ribu masyatakat dengan anggaran sekitar Rp13,5 miliar.
Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, di sela-sela rapat Bamus, Kamis (15/1/26). Dikutip dari Riaupos. Iwan Taruna inipun menegaskan penundaan pengesahan APBD karena belum ada kesepkatan antara Legislatif dengan Eksekutif, terkait penggaran UHC bagi masyarakat pada tahun anggaran 2026.
“Satu tahun kita butuh dana sebesar Rp13,5 miliar untuk UHC. Sementara, Pemkab, belum bersedia menganggaran dana tersebut. Sehingga, kita sepakat menunda pengesahan APBD,” tegas Iwan.
Jika ada penambahan dana sebesar Rp13,5 miliar tersebut, Iwan, mengakui pasti ada konsekwensi kegiatan lain yang akan ditunda. Hanya saja Pemkab Inhil, masih perlu mengkaji dan meneliti mana kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi skala prioritas bagi daerah.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Mahyudin menjelaskan penundaan pengesahan APBD murni karena ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Khsusunya terhadap pelaksaan program UHC.
“Inikan masalah kesehatan. Sebagai mana kita tahu, bahwa kesehatan itu tidak bisa ditunda-tunda. Bagi siapa yang sakit ya harus berobat,” urainya.
Sementara itu Sekda Inhil H Tantawi Jauhari, mengakui belum ada kesepakatan antara pihaknya dengan DPRD sehingga pengesagan APBD yang semula dijadwalkan Kamis 15 Januari 2026, ditunda sementara. Saat ini pihaknya masih mencarikan solisi bersama. “Ada 6 rekomendasi teman-teman banggar. 5 diantaranya sudah kita sepakati, namun 1 masih dalam proses agar juga disepakati, yaitu UHC. Ini yang masih kami carikan jalan keluarnya,” urai Tantawi.
Tantawi, mengakui Pemkab saat ini hanya menggarkan 8 bulan untuk UHC. Sementara, DPRD menginginkan Pemkab menganggarkan 12 bulan penuh dalam satu tahun. Hal itulah yang belum menemui titik kesepakatan antara kedua belah pihak. “Kita bicara soal kemampun. Saat ini mampu nya cuma 8 bulan saja,” imbuhnya. (Nurizal)