PEKANBARU, Derakpost.com – Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati, minta pihaknya Dinas Pendidikan (Disdik) Riau memperhatikan sekolah swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Persoalan dari PPDB di sekolah negeri sering berimbas pada calon siswa jalur afirmasi atau kurang mampu. Lantaran kuota terbatas di sekolah negeri. Anak yang afirmasi ini terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta,” katanya.
Dikatakan dia, kondisi ini memberatkan anak afirmasi lantaran biaya yang harus dikeluarkan cukup besar jika dibanding bersekolah di sekolah negeri. Karena itu, sambungnya, DPRD Riau meminta Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi tersebut.
Ade Hartati menyarankan, kebijakan 30 persen anak afirmasi tidak tertampung di sekolah negeri dan yang ditampung di sekolah swasta itu harus disertai dengan kebijakan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) full. Selama ini, Bosda untuk anak sekolah swasta itu hanya sekitar Rp400 ribu per siswa, per tahun.
“Ini kita dorong bagaimana anak tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta, 30 persen dari anak tidak mampu itu mendapatkan kebijakan Bosda full sebesar Rp1,6 juta per siswa per tahun, sehingga si anak tidak lagi nanti dipungut baik dari uang komite, uang ujian, dan segala macam,” kata Ade, Ahad (19/6/2022).
Menurut Ade, sekolah swasta berkomitmen untuk itu. Kemudian juga, pendidikan ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan swasta. Walaupun swasta sebagai penyelenggara, tidak menutup bahwa ada tanggungjawab pemerintah.
Terkait DAK, bagaimana sekolah swasta juga diintervensi dengan anggaran dari APBN. Soal ini butuh pemetaan dari Disdik, sehingga mutu pendidikan ini benar-benar berkeadilan. **Rul