Andree Armilis: Mangkraknya Payung Elektrik Masjid Annur, Bocil Dinasti Mesti Direm !!!
DERAKPOST.COM – Polemik proyek hal Payung Elektrik Masjid An-Nur, sampai saat ini masih terus saja mengundang kontroversi serta penilaian negatif para pihak pada pemerintahan yang dijabat Gubernur Syamsuar. Parahnya lagi, hal muncul isu keterlibatan putra gubernur ini, Andri.
Dimana diketahui, putra gubernur yang diprediksi akan ikut berkompetisi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang dari Partai Golkar. Memang munculnya isu beredar bahwa proyek ini melibatkan Andri tersebut, maka dalam pengerjaan proyek sempat terhenti, dan putus kontrak pada kontraktor terkait.
Namun belakangan, diam-diam proyek itu dijalankan kembali. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR Riau ini ada tampak mengendalikan proyek payung elektrik tersebut sampai larut malam di lokasi. Dan pengerjaan kembali proyek ini menimbulkan kecurigaan dari publik. Karena berbarengan pada isu beredar.
Menyikap hal ini, Andree Armilis selaku dari Pengamat Sosial dan Cendikiawan Muslim Riau, mengatakan, pengerjaan kembali pembangunan proyek tersebut tentu ini yang menimbulkan kecurigaan publik, karena yang hampir berbarengan dengan isu putra gubernur. Andree juga mengatakan, ini degradasi etika politik.
“Penyelenggaraan pemerintah seperti ini tentu mencerminkan degradasi etika politik. Proyek payung masjid ini, hanya salah satu contoh dari bagaimana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di era Syamsuar ini, menjadi kacau dan memprihatinkan. Proyek ini sebenarnya tidak menjadi prioritas,” sebut Andree.
Apalagi sambungnya, yang pengerjaan kembali pembangunan proyek ini juga hampir berbarengan dengan isu putra gubernur, tentu ini dapat menimbulkan kecurigaan publik. Seperti yang dikutip dari GoRiau.Com. Andree mengatakan,
bahwa kebijakan dari penyelenggaraan mencerminkan degradasi etika politik.
Lebih lanjut disampaikan dia, bahwasa proyek juga dikendalikan secara amatir, serta ditemukan bermasalah oleh audit BPK. Menurut Andree, pemerintah juga harusnya turut menghormati prosedur hukum dan membiarkan proses hukum berjalan, bukan bermain-main di dalam hal penyelesaian proyek problematik.
Di kesempatan itu Andree mengatakan, dalam halnya konteks keterlibatan anak gubernur dalam proyek ini, mencermati fenomena maraknya anak-anak pejabat yang memanfaatkan kekuasaan orang tua mereka untuk kepentinganya politik atau ekonomi. Dia pun menggambarkan sebagai bocil dinasti harus dihentikan.
“Bocil dinasti harus dihentikan orang tua mereka, publik, ataupun kalau perlu oleh hukum. Pemerintah daerah ini, bukanlah kerajaan, serta anak-anak mereka bukan pangeran. Yakni anak-anak pejabat yang mengambil keuntungan dari kekuasaan orang tua mereka dalam politik dan juga ekonomi. Ini hama demokrasi,” ujarnya. **Rul