AMRM Demo Desak Copot Dirut PT BPR, Tapi Masa Aksi Ngaku Kecewa pada Bupati Rohil
DERAKPOST.COM – Saat ini, Bupati Rokan Hilir (Rohil) didesak itu, segera mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Wan Muhammad Kudri yang dinilai terlalu arogan dan tidak profesional. Aksi sempat memanas, dikarena bupati tak menemui.
Desakan itu seperti disampaikan puluhan mahasiswa, masyarakat, serta karyawan yang tergabung Aliansi Masyarakat Rokan Hilir Menggugat (AMRM), yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Bupati Rohil. Ini diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Rohil menindaklanjuti.
Sebagaimana disampaikan Arsyad selaku Koordinator Lapangan, bahwa ada sekitar 80 persen karyawan Bank Rohil ikut turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka terhadap kepemimpinan Dirut Bank Rohil Wan Muhammad Kudri. Sebab, dia arogan dan tidak demokratis.
Ia menambahkan, selama menjabat, Dirut kerap melakukan rotasi serta pemindahan pegawai secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Keputusan mendadak tersebut, menurutnya, telah menimbulkan suasana kerja tidak sehat dan melanggar hal good corporate governance.
Diketahui, pada aksi demo tersebut, salah seorang pendemo yaitu Ramdani Dharma, menuding, bahwa Wan Muhammad Kudri yang Dirut BPR Rohil terlibat dalam politik praktis pada Pilkada 2024. Diaman terbukti aktif mendukung pasangan calon Pilkada Afrizal Sintong-Setiawan.
Roi merupa salah satu karyawan dari Bank Rohil, meminta bupati mendengar aspirasi mereka. Ia menuding adanya pengelolaan keuangan tidak transparan. “Kami disini ini menduga itu ada pengeluaran tidak wajar. Hal ini menjadi temuan OJK Riau di bulan September 2024,” ujarnya.
Teguh Azmi, Koordinator Umum AMRM ini menyesalkan ketidakhadiran Bupati Rohil didalam aksi mereka lakukan. Artinya, hal ketidakhadiran bupati itu tentunya sangat dianggap tidak bijak dalam hal menyikapi persoalan serius ini. Padahal dilakukan ini berharap perhatian bupati.
“Dari awal, kami ini sudah sepakat, hanya Bupati yang bisa menyelesaikan masalah ini. Beliau adalah pemegang saham utama, dan kami menuntut ruang dialog terbuka,. Tapi malah tidak ada kehadirannya bupati. Ini tentunya sangat disesalkan akan sikap bupati demikian,” sebutnya.
Dengan tidak ada kehadiran bupati disaat aksi demo ini, masa tetap berharap akan kepedulian dari pemerintah memberikan jawaban. Sebab kata Teguh Azm, hingga tenggat waktu berakhir, tak ada itu tindak lanjut dari pihak pemerintah daerah yang terkait RUPS LB BPR Rohil.
Kesepakatan itu, masa aksi menyebarkan lembaran brosur yang berkaitan ini dengan hal Dirut BPR Rohil. Ada lima poin tintutan ditulis AMRM, antara lain:
1. Mendesak Bupati Rokan Hilir selaku pemegang saham utama untuk mencopot Wan Muhammad Kudri sebagai Dirut PT BPR Rohil karena dugaan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan indikasi praktik korupsi.
2. Meminta Bupati Rohil untuk menemui massa aksi dan menindaklanjuti tuntutan pencopotan Dirut.
3. Meminta Bupati untuk tidak memecat karyawan yang ikut aksi menyuarakan ketidakadilan.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini secara serius agar tidak menurunkan kepercayaan publik dan nasabah terhadap Bank Rohil.
5. Menegaskan bahwa apabila tuntutan tidak direspons, aksi akan terus berlanjut secara berjilid-jilid. (Mulyono)