DERAKPOST.COM – Bupati Bengkalis Hj Kasmarni bersama Ketua DPRD Septian Nugraha dan dua pimpinan dewan lainya, ini telah meneken nota kesepakatan APBD 2027 dalam sidang Paripurna Dewan pada, Jumat (13/11/2026) sore.
Namun, diketahui sebelumnya sempat ada disepakati dalam halnya Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) APBD Bengkalis 2027 ini sebesar Rp3,247 triliun, tetapi saat disahkan tersebut turun signifikan menjadi sebesar Rp1,9 triliun.
Sebelum ketok palu, Rapat Paripurna diawali Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus pengambilan keputusan, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha.
Laporan Banggar DRPD Bengkalis yang disampaikan H Zamzami, merupakan hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Saat penyampaian Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan, belanja daerah yang diajukan mencapai Bupati Bengkalis mencapai Rp3,2 triliun. Namun, setelah melalui pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna, angkanya menjadi Rp1.9 triliun lebih. Dengan demikian, belanja daerah berkurang sebesar Rp1,2 triliun lebih atau turun 39,03 persen.
Sementara itu, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp3,2 triliun dalam APBD yang disahkan menjadi Rp1,9 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 44,23 persen.
Bupati Bengkalis Hj Kasmarni menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, kerja sama, dan komitmen yang terjalin selama proses pembahasan hingga tercapai kesepakatan bersama.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan utama dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus mencerminkan komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam mengarah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Kasmarni menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi fiskal daerah yang cukup menantang. Kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.
“Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp1,9 triliun lebih dan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579 miliar lebih.
Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup besar dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3,260 triliun lebih
Kondisi tersebut, lanjut Kasmarni, menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterbatasan kemampuan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kasmarni juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar mencermati setiap catatan dan rekomendasi Badan Anggaran, melakukan penyesuaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan program-program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran.
Orang nomor satu di Negeri Junjungan itu menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih selektif, inovatif, dan bertanggung jawab, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kesepakatan APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga dalam mengawal kebijakan pemb…
Melalui kesepakatan APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga dalam mengawal kebijakan pembangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.
Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan output dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Kasmarni.
Arah kebijakan anggaran tahun 2027 difokuskan pada sejumlah prioritas pembangunan, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, perdagangan, dan pariwisata.
Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan efisiensi dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai prioritas utama.
Bupati perempuan pertama di Riau ini menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah untuk semakin selektif dan cermat dalam menentukan program dan kegiatan.
“Oleh karena itu, seluruh belanja daerah harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya, dikutip dari laman Mediacentre.
Ia menegaskan, bahwa di tengah tekanan fiskal akibat penurunan transfer pemerintah pusat, pembangunan daerah dan pelayanan publik harus tetap berjalan.
“Kebijakan pengurangan transfer pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi hingga 80,61 persen, berdampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah,” jelas Kasmarni.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Bupati menegaskan pemerintah daerah harus tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Akibat kondisi anggaran yang turun, Bupati mengajak dan memastikan tidak ada pemborosan anggaran. Tidak boleh ada program yang hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata. Yang paling penting, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.
Kasmarni juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan perubahan pola kerja serta pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan efisien.
“Program yang tidak mendesak perlu dicermati kembali, sementara kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas pembangunan harus tetap mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan sekaligus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (Herman)