DERAKPOST.COM – Johansyah Syafri ini mengatakan, ditengah efesiensi anggaran yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah pusat, hal tersebut membuat daerah harus ikat pinggang sekencangnya, dengan tetap roda pemerintahan berjalan.
Staf Ahli di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan, Johansyah ini menegaskan, salah satunya itu melakukan perampingan struktur organisasi di semua jenjang, meski itu diketahui di pusat jumlah kementerian, badan dan serta lembaga tak sebanding di daerah.
Terkait disampaikanya Johansyah tesebut, dibenarkanya Djamaluddin selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Bengkalis, membenarkan bahwasa proses persiapan peleburan sejumlah OPD saat ini sudah berjalan.
Menurutnya, pembahasan mengenai penataan perangkat daerah, penyusunan struktur organisasi hingga penganggaran sedang digodok oleh masing-masing koordinator bersama OPD terkait.
BKPP katanya, masih menunggu hasil penyusunan tersebut sebagai dasar untuk mempersiapkan tahapan penataan dan pengukuhan pejabat pada struktur organisasi yang baru.
Selain pengukuhan, pemerintah daerah juga akan mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi atau job fit bagi pejabat yang akan mengisi jabatan pada perangkat daerah hasil penggabungan.
Djamaluddin menegaskan, seluruh tahapan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2027. Dengan demikian, enam perangkat daerah hasil peleburan sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi menggunakan struktur organisasi yang baru.
Peleburan 12 OPD menjadi enam OPD ini diharapkan dapat menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sekaligus menyesuaikan struktur organisasi, pembagian tugas, program kerja dan kebutuhan anggaran agar lebih terintegrasi.
Diberitakan sebelumnya. Johansyah Syafri imengatakan, ditengah efesiensi anggaran yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah pusat, hal tersebut membuat daerah harus ikat pinggang sekencangnya, dengan tetap roda pemerintahan berjalan.
Staf Ahli di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan, Johansyah ini menegaskan, salah satunya itu melakukan perampingan struktur organisasi di semua jenjang, meski itu diketahui di pusat jumlah kementerian, badan dan serta lembaga tak sebanding di daerah.
Bahkan disaat ini sebutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ini sudah matangkan persiapan peleburan sejumlah OPD yang sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025. Dan melalui kebijakan tersebut, dari sebanyak 12 OPD akan dilebur itu jadi enam dengan nomenklatur atau nama baru.
Bahkan, hal ini ditargetkan seluruh proses penggabungan, termasuk pada penataan struktur organisasi bahkan penganggaran, dapat rampung sehingga mulai diterapkan pada Januari 2027. Untuk percepat proses tersebut, sebutnya, Bupati Bengkalis telah ada menunjuk enam pejabat yang sebagai koordinator, sekaligus penanggung jawab persiapan peleburan masing-masing OPD.
“Salah satunya saya yang Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan ini dipercaya mengoordinasi persiapan penggabungan Dinas Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Peternakan (DTPHP) tersebut yang menjadi itu Dinas Pertanian,” kata Johansyah menjelaskan. (Hamid)