WK Langgak di Riau Diincar Asing, Helmy Y: Diminta Menteri ESDM dan SKK Migas Jangan Gegabah

DERAKPOST.COM – Polemik masa depan Wilayah Kerja (WK) Langgak, juga kembali memanas. Wacana pengalihanya operator pengelolaan blok migas tersebut kepada pihak lain, termasuk Kingswood Capital Limited (KCL), memicu kekhawatiran di tengah masyarakat Riau.

Tokoh masyarakat Riau Helmy Y, meminta pemerintah tidak mengambil keputusan yang berpotensi membuat pengelolaan WK Langgak berpindah ke pihak asing. Karena menurutnya, persoalan WK Langgak bukan sekadar urusan bisnis antarperusahaan. Ada kepentingan daerah dan masyarakat Riau yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.

“WK Langgak jangan sampai diserahkan ke asing. Menteri ESDM dan SKK Migas harus tegas,” tegas Helmy Y dalam pernyataanya. Helmy inipun, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta SKK Migas tidak terburu-buru memberikan persetujuan terkait perubahan operator WK Langgak.

Dia menilai pemerintah harus memastikan setiap keputusan mengenai pengelolaan sumber daya migas memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan daerah penghasil. Jangan sampai Riau itu, hanya menjadi tempat sumber daya alam diambil, sementara kendali dan manfaat ekonomi justru lebih banyak mengalir ke pihak lain.

Karena itu, wacana pengalihan operator WK Langgak dinilai perlu dikaji secara terbuka dan menyeluruh. Kepentingan nasional, kontribusi terhadap daerah, tenaga kerja, serta manfaat di masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Helmy, menegaskan WK Langgak jangan sampai diserahkan itu kepada pihak asing. Menurutnya, hal pengelolaan sumber daya migas di wilayah Riau harus tetap dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masyarakat.

Persoalan WK Langgak, ujarnya, itu dinilai tidak semata-mata berkaitan kepentingan bisnis perusahaan. Sebab blok migas yang berada di Riau itu menyangkut kepentingan daerah, termasuk akan kontribusi terhadap perekonomian dan manfaat yang diterima masyarakat.

Karena itu, Helmy juga menilai pemerintah harus dapat memastikan pengelolaan WK Langgak memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia dan Riau, bukannya justru membuka ruang bagi kepentingan asing. Polemik ini pun kini menjadi perhatian publik.

Keputusan pemerintah terkait siapa yang mengelola WK Langgak ke depan dinilai akan menentukan arah pengelolaan salah satu aset migas tersebut. Hingga sekarang publik menunggu sikap tegas pemerintah: WK Langgak untuk kepentingan nasional dan daerah, atau justru berpindah kepada tangan pihak asing. (Dairul)