DERAKPOST.COM – Ada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2027, yaitu sebesar Rp10 triliun.
Hal itu, tentunya akan menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau didalam meningkatkan pengawasan serta memperkuat pendataanya terhadap berbagai sumber penerimaan daerah. Hal itu, target ada mengalami kenaikan sekitar Rp1,6 triliun dibanding APBD 2026 ini yang berada pada angka Rp8,4 triliun.
DPRD Riau menilai peningkatan target pendapatan tersebut masih realistis untuk diwujudkan. Namun, pencapaiannya bergantung pada keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan DPRD Riau.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyebut sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya, kedua sektor tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi.
“Jika seluruh rekomendasi Pansus dijalankan dengan baik, target Rp10 triliun sangat mungkin tercapai. Potensi dari PBBKB, Pajak Air Permukaan, hingga pengelolaan aset daerah masih cukup besar untuk dikembangkan,” ujar Abdullah kepada wartawan saat dikonfirmasi.
Selain sektor pajak, DPRD Riau juga menyoroti keberadaan aset daerah yang belum memberikan manfaat ekonomi secara optimal. Aset yang selama ini kurang produktif perlu ditata dan dikelola agar dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
DPRD meminta Bapenda Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak hanya menetapkan target pendapatan dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memperkuat strategi pemungutan dan penagihan di lapangan.
“Target APBD tidak akan tercapai hanya dengan mencantumkan angka Rp10 triliun dalam perencanaan. Dibutuhkan komitmen dan kerja nyata dari Bapenda serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah,” kata Abdullah.
Optimalisasi pendapatan daerah pada 2027 diharapkan mampu memperluas ruang fiskal Provinsi Riau. Dengan peningkatan kapasitas anggaran, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Dairul)