DERAKPOST.COM – Said Usman Abdullah dari Ketua Tokoh Perkumpulan Masyarakat Siak, menilai kepala daerah Kabupaten Siak tidak komunikatif didalam halnya menyikap persoalan yang ada.
Sejumlahan kasus silih berganti menimpa Pemerintah Kabupaten Siak. Mulai tindak kasus korupsi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Siak, tenggelam kapal pekerja di kawasan Tanjung Buton, hingga kasus kematian dokter anestesi yang ditemukan tewas di semak belukar.
Menurutnya, kepala daerah jangan hanya sibuk teriak-teriak tidak ada anggaran saja. Padahal, yang diketahui semua daerah di Indonesia mengalami nasib sama. “Disaat ini semua daerah mengalami sama. Dana transfer dari pusat dipangkas. Meski begitu daerah lain masih bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” sebut Said.
Seharusnya itu ungkap Said, kepala daerah harus melakukan intropeksi diri, berbenah, mengevaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terkontrol. Sehingga kasus korupsi itu tidak terulang. Artinya sebut eks anggota
“Padahal sudah dua kali kejadian di Siak dalam waktu yang berdekatan. Harusnya Bupati melakukan evaluasi agar ASN ini terkontrol,” katanya.
Ia sebagai tokoh masyarakat Siak menilai bahwa Bupati seperti tidak ada evaluasi terhadap apa yang telah terjadi.
“Kita tidak tahu apa yang terjadi di masing-masing dinas itu. Apakah memang tidak ada uang sama sekali sehingga terjadi tindakan yang menguntungkan kantong pribadi. Harusnya kepala daerah bersama jajarannya mencari solusi, bukan hanya teriak sana sini namun tidak ada hasil,” tegasnya.
Ia mengaku, banyak menerima keluhan dari ASN Siak dan juga masyarakat Siak. Namun pihaknya tidak tahu permasalahan apa yang terjadi.
Seharusnya kepala daerah melibatkan dan menggandeng serta duduk bersama organisasi masyarakat, tokoh masyarakat Siak, paguyuban Siak yang pastinya untuk membangun Kabupaten Siak. Mari kita pecahkan masalah yang terjadi saat ini,” ajaknya.
Dia menilai Bupati Siak seperti berjalan sendiri. Bahkan bupati seperti kehilangan arah untuk tempat mengadu. Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Siak menggandeng semua stakeholder, baik tokoh masyarakat, paguyuban dan lainnya untuk bersama membangun Siak.
“Jika ini dilakukan, maka semua stakeholder akan bekerjasama untuk membangun Siak. Banyak tokoh Siak yang mungkin memiliki akses ke pusat agar dana pusat bisa disalurkan ke daerah,” ungkapnya.
Ia menilai, banyak persoalan di Siak yang terabaikan. Seperti anak jati Siak yang kehilangan pekerjaan di tanah sendiri. Hal itu yang harusnya pemerintah daerah memfasilitasi hal itu. Siak ini merupakan daerah kerajaan, daerah kesultanan dan bahkan Bahasa Melayu merupakan asalnya Bahasa Indonesia,” sebutnya.
Karena itu, dia meminta agar Bupati Siak introspeksi diri, komunikatif dan terbuka dengan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat Siak, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan bijak dan profesional. (Dairul)