DERAKPOST.COM – Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, juga memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Kebijakan dibuat pemerintah tersebut juga memicu kekhawatiran terhadap para nasib ribuan pekerja serta akan keberlangsungan aktivitas ekonomi selama ini ada di daerah setempat berkaitan dengan halnya industri kehutanan daerah Riau.
Menanggapi keresahan, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr. Barita Simanjuntak, S.H, M.H memastikan, bahwa pencabutan izin tersebut tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan.
Bahkan sambungnya, maupun menyebab terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Penegasan demikian disampaikan oleh Barita dalam tanggapan melalui video, yang disaat ini beredar luas didalam group WhatsApp.
“Tidak ada penghentian operasional. Tidak ada PHK untuk karyawan,” tegasnya Barita dalam video tersebut. Menurut Barita, yaitu pemerintah telah ada menyiapkan langkah untuk dapat memastikan keberlangsungan operasional perusahaan,
Maupun itu, katanya,sekaligus melindungi hak-hak pekerja, dan bahkan kepentingan masyarakat. Salah satu langkah disiapkan yaitu ada pengelolaan operasional melalui cara kolaborasi itu dengan BUMN ataupun bersama pihaknya BUMD.
Skema tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan, meskipun pemerintah melakukan langkah penertiban pada perizinan kawasan hutan. Ditegaskan dia, aspek ketenagakerjaan jadi salah satu diperhatikan pemerintah.
Pemerintah ini, ungkap dia, juga berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dalam sektor kehutanan, kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan bahkan dalam keberlanjutan ekonomi masyarakat diakibat pencabutan izin.
Di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, Barita meminta masyarakat untuk supaya tidak mudah terpancing hal informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. “Kita, harap masyarakat tidak perlu resah. Sebab ada solusinya,” ujar Barita.
Dikatakan dia, pemerintah sudah dan akan terus mengambil langkah-langkah terukur. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap senantiasa berpikir jernih, serta tak terprovokasi menyikap perkembangan persoalan pencabutan izin.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mencabut izin PBPH PT RAPP yang seluas sekitar 338.536 hektare melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 pada tanggal 19 November 2026. Diketahui keputusan itu menghangat.
Yang karena, RAPP merupakan salah satu perusahaan besar bergerak sektor industri kehutanan di Riau. Maka dampaknya yang dikhawatir tidak hanya dirasa perusahaan, tetapi juga pekerja, masyarakat sekitar dan diberbagai kegiatan usaha. (Dairul)