DERAKPOST.COM – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Hal ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Pencabutan ini atas dasar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang, perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha, pembukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dasar pencabutan izin PT RAPP, kuatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Hasil analisis WALHI Riau juga perlihatkan bahwasa areal kerja PT RAPP itu, sudah berulang kali terindikasi terjadi karhutla, di antaranya tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026. Selain itu, dari hasil temuan WALHI Riau menemukan dugaan hal tidak adanya upaya pemulihan pasca kebakaran di lahan PT RAPP.
Pencabutan ini harus menjadi momentum Pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran telah dilakukan PT RAPP, termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting didalam penegakkan hukum korporasi, yang serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan terjadi seluruh areal kerja PT RAPP.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau menyebut bahwa pencabutan izin PT RAPP ini dilakukan dengan dua semangat penting. Pertama pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat, hak atas ruang hidup. Karena itu, harus dilakukan selaras dengan penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama hal masyarakat adat yang selama ini dirampas atas perizinan PT RAPP. Kemudian proses penyelesaian pasca pencabutan itu harus dilakukan secara partisipatif dan adil.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik halnya pemulihan ekologis maupun pemulihanya hak rakyat, termasuk itu masyarakat adat dan buruh. Karena itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil”
Jasmi, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau mengingatkan Pemerintah dan mengajak publik untuk memastikan pencabutan izin PT RAPP di alihkan kepada korporasi lain atau bahkan perusahaan negara. Hal ini akan meruntuhkan semangat pencabutan yaitu pemulihan ekologis dan hak rakyat. Tapi katanya, izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu.
Lebih lanjut, WALHI Riau juga mendesak Pemerintah untuk meneruskan semangat pemulihan dengan melakukan penegakkan hukum, review hingga pencabutanya izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya. Setidaknya yaitu terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya itu terjadi Karhutla pada tahun 2026. Dan serta izin korporasi yang merampas hak atas ruang hidup rakyat harus segera dikembalikan kepada rakyat! (Redaksi)