DERAKPOST.COM – Pelantikan KPI Riau ini dijadwalkan 23 November 2026, namun hal itu tanpa Al Qusairi yang diketahui nama ini juga diumumkan di Rapat Paripurna DPRD Riau dengan halnya penetapan bersamaan tujuh orang lainnya.
Terkait hal demikian Al Qusairi, mendesak pimpinan dan Komisi I DPRD Provinsi Riau segera memberikan kepastian hukum atas status pelantikannya. Dia meminta kepada pihak terkait segera memanggil dirinya ini, agar persoalan yang berkembang itu dapat diklarifikasi dan diselesaikan secara jelas dan tuntas.Wisata Riau
Ditegaskannya seluruh tahapanya seleksi yang dijalaninya sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku ini dengan tanpa cacat administrasi maupun prosedur. “Saya ini dinyatakan lulus seleksi tanpa ada cacat administrasi dan prosedur, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” sebutnya.
Dan juga sudah ditetapkan didalam Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2026, sebut dia menjelaskan. Selain penetapan resmi di lembaga legislatif, dia juga mengatakan tahapan uji publik yang telah dilalui. Dalam hal ini berlangsung, tidak ada catatan yang keberatan maupun sanggahan masyarakat terhadap dirinya.
Tentang adanya laporan dari LSM soal keanggotaan partai politik, dia memastikan bahwa sudah tidak lagi tercatat sebagai anggota aktif partai politik mana pun.Untuk status tersebut,dapat dicek langsung oleh publik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
“Saya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota aktif dari salah satu partai politik, hal tersebut dapat dilihat melalui website SIPOL Komisi Pemilihan Umum,” jelasnya. Terakhir, dia meminta kepastian kejelasan status dan menjunjung tinggi pada prinsip keadilan serta berharap lembaga DPRD ini
mengambil langkah tindak lanjut. (Redaksi)