Konsesi RAPP 338 Ribu Hektare Mendadak Dicabut, Ada Apa dengan Sukanto Tanoto

DERAKPOST.COM – Kabar pencabutan izin konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluasan 338.536 hektar di Provinsi Riau ini bukanya keputusan kecil.

Kebijakan pemerintah pada 19 November 2026, membuka kembali pertanyaan besar mengenai hal penguasaan kawasan hutan, tanggung jawab korporasi, dan bagaimana pengawasan negara terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dalam skala sangat luas.

Pencabutan itu melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026, pemerintah mencabut PBPH PT RAPP itu, dengan luas mencapai sekitar 338.536 hektare. Besarnya konsesi yang dicabut membuat persoalan ini tidak cukup dilihat keputusan administratif.

Maka, publik berhak mengetahui apa itu sebenarnya ditemukan pemerintah, bagaimana aktivitas di kawasan, mengapa penertiban skala ratusan ribu hektare baru menjadi keputusan besar sekarang.

Dalam penertiban, pihak Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) meungkap daripada sejumlah temuan, dimulai dari perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, hingga persoalan kebakaran gambut berulang.

Angka-angka demikian itu menuntut penjelasan serius. Bagaimana perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan yang ditemukan di kawasan konsesi tersebut? Sejauh mana kerusakan kawasan lindung telah berlangsung? Siapa itu bertanggung jawab atas aktivitas ditemukan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pada pengawasan pemerintah selama seluruh kegiatan itu berjalan?

Hal pencabutan izin ini tenempatkan struktur korporasi di balik RAPP dalam sorotan. PT RAPP memiliki keterkaitan dengan APRIL Group dan Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha didirikan oleh Sukanto Tanoto dan berkantor pusat di Singapura.

Dengan skala bisnis dan luas penguasaan kawasan yang dipersoalkan, publik patut meminta penjelasan mengenai struktur kepemilikan, tanggung jawab pengelolaan, mekanisme pengawasan internal, serta pihak yang mengambil keputusan strategis dalam aktivitas perusahaan.

Persoalannya bukan sekadar siapa pemilik atau pendiri kelompok usaha tersebut. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana tanggung jawab korporasi dijalankan ketika pemerintah menemukan persoalan serius dalam kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

Dikutip dari laman MataXPost. Sorotan terhadap RAPP semakin menarik ketika keputusan pencabutan konsesi itu muncul berdekatan dengan mencuatnya hal perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Kedua peristiwa tersebut tidak serta-merta memiliki hubungan. Namun, pada perkara penyadapan terhadap kepala negara, bisa  menyimpan pertanyaan yang jauh lebih luas daripada sekadar siapa pelaksana operasionalnya.

Aparat perlu mengungkap siapa yang diduga memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, siapa pihak yang mengendalikan operasi, dan dari mana sumber pembiayaannya. Sebab, diketahiui operasi terorganisasi membutuhkan dukungan sumber daya.

Karena itu, penelusuran terhadap kemungkinan penyandang dana, jaringan perusahaan, pemilik manfaat akhir, dan transaksi lintas negara menjadi bagian penting apabila penyidik menemukan indikasi yang mengarah ke sana.

Di media sosial beredar materi visual yang membawa narasi mengenai dugaan keterlibatan konglomerat sektor pertambangan dan impor, perusahaan cangkang, serta rekening milik warga negara Indonesia di Singapura sebagai jalur transit transaksi.

Narasi tersebut perlu diuji melalui dokumen dan bukti transaksi. Namun, pertanyaan mengenai kemungkinan aliran dana lintas negara tidak boleh berhenti hanya karena melibatkan jaringan bisnis yang kompleks.

Dalam konteks inilah nama Sukanto Tanoto dan jaringan usaha RGE ikut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kekuatan korporasi dan transparansi keuangan.

Akan tetapi, hubungan bisnis RGE dengan APRIL Group dan RAPP itu belum dapat dijadikan bukti bahwa Sukanto Tanoto atau perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam pendanaan penyadapan Presiden. Jika ada dugaan demikian, aparat harus membuktikannya melalui penelusuran keuangan dan penyidikan yang sah.

Ada sejumlah pertanyaan yang kini layak dijawab secara terbuka: apakah pemerintah telah menelusuri seluruh pihak yang bertanggung jawab atas temuan di kawasan konsesi RAPP? Apakah pengawasan terhadap perusahaan selama ini berjalan efektif?

Apakah penyidikan dugaan penyadapan Presiden sudah menyentuh kemungkinan sumber pembiayaan dan pihak yang berada di belakang operasi? Adakah transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan perantara atau rekening lintas negara?

Kementerian Kehutanan harus menjelaskan secara terperinci dasar pencabutan konsesi, hasil pemeriksaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas temuan Satgas PKH.

Polri perlu mengungkap sejauh mana penyidikan menelusuri pemberi perintah dan kemungkinan penyandang dana. PPATK juga perlu menjalankan kewenangannya apabila ditemukan indikasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pencabutan konsesi seluas 338.536 hektare seharusnya menjadi momentum untuk membuka secara terang bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang menikmati manfaat ekonominya, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terbukti.

Publik tidak cukup hanya diberi pengumuman bahwa izin telah dicabut. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai proses yang mendahuluinya, pertanggungjawaban atas temuan di lapangan, serta kepastian bahwa penertiban tidak berhenti pada keputusan administratif.

Begitu pula dalam perkara dugaan penyadapan Presiden. Pengungkapan tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan apabila terdapat indikasi kuat mengenai pihak yang memerintahkan, mengendalikan, atau membiayai operasi.

Di tengah besarnya kekuatan ekonomi dan kompleksitas jaringan korporasi, satu pertanyaan mendasar harus dijawab: apakah seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam persoalan ini benar-benar akan diperiksa secara transparan?

Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi akhir dari sebuah keputusan administratif, sementara pertanggungjawaban atas persoalan di kawasan hutan dan kemungkinan aktor di balik perkara penyadapan masih menyisakan tanda tanya.  (Dairul)

Comments (0)
Add Comment