338.536 Hektare Izin PT RAPP Dicabut, PPN Pelalawan Khawatir Nasib Ribuan Pekerja dan Ekonomi Masyarakat

DERAKPOST.COM – Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau menuai perhatian. Pemuda Peduli Negeri (PPN) Kabupaten Pelalawan meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak sosial dan ekonomi berpotensi dirasakan masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Sekretaris PPN Kabupaten Pelalawan, Zulfikar, kepada wartawan dengan tegas, menilai pencabutan izin perusahaan perlu disikapi secara matang. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan nasib para pekerja, keluarga mereka, hingga pelaku usaha lokal yang selama ini bergantung pada aktivitas operasional PT RAPP.

“Kami memahami bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan. Namun, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga harus menjadi perhatian serius,” ujar Zulfikar, dalam keteranganya kepada wartawan.

Ia mengatakan, keberadaan PT RAPP selama ini memiliki keterkaitan dengan halnya kehidupan ekonomi masyarakat Pelalawan. Dampak tidak hanya pekerja perusahaan, tetapi juga tenaga kontraktor, pemasok barang dan jasa, serta pelaku usaha kecil menggantungkan penghasilan dari aktivitas perusahaan.

Karena itu, katanya, apabila pencabutan izin tersebut berujung pada pengurangan tenaga kerja atau penghentian aktivitas perusahaan yang secara luas, dampaknya itu dikhawatirkan akan dirasakan ribuan keluarga.

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perusahaan. Jika terjadi pengurangan tenaga kerja atau penghentian aktivitas secara luas, tentu dampaknya akan dirasakan banyak keluarga,” tegasnya dalam keterangan resminya

Zulfikar meminta pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan seluruh aspek sebelum mengambil langkah lanjutan. Ia juga mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan masyarakat terdampak.

“Kami meminta pemerintah agar meninjau kembali kebijakan ini dan membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Jangan sampai upaya penertiban kawasan hutan justru menimbulkan persoalan sosial baru. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan,” katanya.

Kesempatan itu, Zulfikar juga mengatakan, penertiban hutan itu jangan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Katanya, penegakan aturan dan juga perlindungan masyarakat seharusnya dapat berjalan beriringan. Hal itu menurutnya, pemerintah memang harus memastikan kawasan hutan bisa dikelola sesuai ketentuan. Namun, nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini memiliki ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan juga tidak boleh diabaikan.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi penegakan aturan, tetapi juga memikirkan masa depan masyarakat Pelalawan. Penertiban kawasan hutan harus tetap berjalan sesuai ketentuan, namun nasib pekerja dan masyarakat yang terdampak jangan sampai diabaikan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut. “Jangan sampai hutan ditertibkan, tetapi kesejahteraan masyarakat justru menjadi persoalan baru,” tutup Zulfikar.

Izin 338.536 Hektare Dicabut

Diketahui, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut PBPH PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyebut keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal PBPH yang dicabut harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah

Di tengah kebijakan tersebut, manajemen PT RAPP melalui pernyataan resmi Corporate Communications tertanggal 20 November 2026 menyatakan telah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan di Riau melalui pemberitaan media.

Pihak manajemen perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan ini akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Tetapi, dalam hal ini pihak perusahaan mengaku masih tunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut daru pemerintah.

PT RAPP juga menyatakan akan memberi tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah adanya menerima pemberitahuan tersebut. Dalam pernyataan itu, diketahui PT RAPP bersama Grup APRIL yang telah mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.

Perusahaan juga mengutip studi dampak ekonomi sebelumnya yang memperkirakan aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Selain itu, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016-2025. Dalam kurun 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha. Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah. (Redaksi)

 

 

Comments (0)
Add Comment