DERAKPOST.COM – Dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktu lalu di Kementerian ATR/BPN itu, seret nama Nusron Wahid. Artinya bisa jadi jabatanya Nusron sebagai Menteri ATR/BPN itupun, mulai digoyang. Walaupun kader Golkar ini telah membantah keterlibatannya.
Pasalnya, di tengah proses hukum masih berjalan itu, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi hingga mencopot Nusron dari jabatanya. Dengan itu, nama politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung ini mulai disebut sebagai salah satu sosok dapat dipertimbangkan sebagai pengganti.
Desakan tersebut disampaikanya Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra. Menurut Eko, Presiden perlu mengambil langkah politik untuk menjaga kredibilitas pemerintahan sekaligus memberikan ruang penuh kepada KPK untuk mengusut perkara tersebut secara transparan dan profesional.
“Kami meminta pada Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan mencopot Nusron Wahid dari jabatan Menteri ATR/BPN. Ini bukan berarti Gema Nasional menghakimi proses hukum yang sedang berjalan, tetapi merupakan tuntutan politik agar pemerintahan tetap menjaga kredibilitas, efektivitas, dan kepercayaan publik,” kata Eko dalam keterangan, Ahad (20/9/2026).
Eko menyebut Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai salah satu nama yang layak dipertimbangkan apabila terjadi pergantian Menteri ATR/BPN. Ahmad Doli saat ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI. Diketahui, komisi itu memiliki lingkup kerja berkaitan dengan pemerintahan, pertanahan, serta sejumlah urusan strategis lainnya.
“Ahmad Doli Kurnia memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang relevan,” ujar Eko. Kesempatan itu, Eko mengatakan, Presiden juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal evaluasi terhadap menteri tanpa harus menunggu proses hukum. Dia mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan hal roda pemerintahan tetap berjalan dengan standar integritas dan akuntabilitas yang tinggi.
Artinya disini, diminta pada Presiden tidak menunggu persoalan makin berkembang dan segera mengambil keputusan politik yang diperlukan. Ia menegaskan bahwasa desakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan KPK. Tapi, yang jelas, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi menteri.
Proses hukum itu, ungkap dia, harus tetap berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami ini tidak ingin proses hukum dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Tetapi, pemerintahan juga harus tetap berjalan dengan standar integritas dan akuntabilitas tinggi. Karena itu, evaluasi terhadap Menteri ATR/BPN perlu dilakukan,” ujar Eko.
Seperti diberitakan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji sebelumnya mengatakan, Nusron telah menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung pada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dari kepengurusan partai. Meski telah mundur dari kepengurusan, Nusron disebut masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
Pengunduran diri tersebut baru mencuat ke publik di tengah penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN. Dengan demikian, posisi Nusron kini berada di tengah dua perkembangan yang berjalan bersamaan proses hukum KPK yang masih bergulir dan desakan politik agar Presiden melakukan evaluasi terhadap jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN.
Namun yang menariknya itu. Ahmad Doli sendiri sebelumnya ada mengambil sikap hati-hati terkait perkara tengah ditangani KPK. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati proses hukum dan serahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah. Doli ini juga meminta Nusron memberikanya klarifikasi kepada publik apabila merasa tidak terlibat dalam perkara tersebut.
“Kalau memang Saudara Nusron merasa tidak terlibat, tidak melakukan apa-apa, tidak terkait apa pun dengan orang-orang yang disebutkan itu, saya kira klarifikasi saja. Sampaikan pada publik apa adanya,” kata Doli. Sikap hal tersebut menunjukkan bahwa munculnya nama Doli yang disebut-sebut sebagai kandidat pengganti dalam wacana politik tersebut. (Dairul)