DERAKPOST.COM – Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo – Gibran, H Nasarudin, S.H., M.H, meminta kebun sawit milik dari masyarakat tidak ikut terdampak dalam proses penertiban kawasan hutan.
Hal demikian disampaikan Nasarudin saat menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Talang Muandau, di Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (17/9/2026). Pada pertemuan tersebut membahas hal nasib kebun sawit masyarakat yang berada di kawasan hutan dan masuk dalam hal proses penertibanya oleh pemerintah
Nasarudin yang juga Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI), meminta pemerintah memastikan kebijakan itu, tidak justru memukul petani kecil. Ia menilai bahwasa pemerintah perlu membedakan lahan dikuasai secara ilegal oleh pihak pengusaha atau pihak tertentu yang selama ini.
“Yang kita minta ini adalah jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban. Jikalau ada lahan yang memang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha atau cukong, silakan ditertibkan. Tetapi lahan yang benar-benar milik dan yang dikelola masyarakat harus mendapat perlindungan,” terang Nasarudin, kepada wartawan.
Dia secara khusus, meminta kebun sawit masyarakat yang seluas lima hektar atau kurang hanya memenuhi ketentuan tetap dikelola masyarakat. Kebun itu diharapkan tidak ikut terdampak didalam pengelolaan lahan hasil penertiban oleh pihak Agrinas. Diharap ada pelepasanya hutan jadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Dorong Kebun Rakyat Jadi APL
Nasarudin mendorong Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Agrinas mengusulkan pelepasan lahan masyarakat yang memenuhi persyaratan dari kawasan hutan ini jadi APL. Menurutnya, langkah itu menjadi jalan keluar agar masyarakat bisa mendapat kepastianya atas lahan menjadi sumber mata pencaharian.
Nasarudin menyebut, penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara proporsional. Lahan ini dikuasai secara ilegal pengusaha atau pihak tertentu tersebut memang perlu ditertibkan. Namun ada perlakuan berbeda mesti diberi terhadap kebun di masyarakat yang selama ini dikelola masyarakat kecil jadi sumber penghidupan.
“Yang kita minta itu adalah jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban. Jikalau ada lahan yang memang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha atau cukong, silakan ditertibkan. Tetapi lahan yang benar-benar milik dan dikelola masyarakat ini harusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana halnya,” ujar Nasaruddin.
Dia menilai, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa data yang jelas. Karena itu, kepala desa serta bersama masyarakat diminta agar melakukan pendataan secara menyeluruh. Ujarnya, data harus ada, lahan harus jelas, pemilik atau pengelolanya juga
yang jelas, luasnya jelas, serta riwayat juga harus jelas semuanya.
PKSPI Siap Jadi Mitra Agrinas
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKSPI, Nasarudin inipun juga menawarkan organisasinya bisa menjadi mitra strategis Agrinas dalam hal penyelesaian persoalan petani sawit yang lahannya itu terdampak penertiban kawasan hutan. ‘PKSPI ini siap menjadi mitra strategis Agrinas di seluruh Indonesia,” sebutnya.
Mantan wakil Bupati Pelalawan ini dengan tegas mengatakan, keberadaan dari PKSPI ini, siap membantu Agrinas didalam halnya menyelesaikan konflik-konflik lahan milik masyarakat yang masuk dalam penertiban PKH dan kemudian dikelola Agrinas. Lebih lanjut Politisi Golkar berharap penertibanya bisa berjalan lancar.
Dia berharap, penertibanya kawasan hutan itu tidak hanya berorientasi pada penataan dan penguasaan kembali lahan, tetapi juga berikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkanya hidup dari lahan tersebut. Nasarudin ini meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi proses penertiban ini. (Dairul)