DERAKPOST.COM – Ahrie Sonta yang saat bertugas berpangkat Irjen Pol. Tetapi yang diketahui ikut terlibat dalam penyadapanya tersebut, maka harus menjadi pesakitan di sidang Komisi Kode Etik Profesi.
Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta. Sidang etik digelar setelah Ahrie ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Divpropam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026), dikutip dari laman Detik.
Isir dalam hal ini menjelaskan sidang etik akan dilakukan secara bergantian. Dia pun mengatakan Irjen Ahrie Sonta itu menjalani sidang lebih dulu. Dimana sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada Terperiksa Ahrie Sonta.
Sebelumnya diberitakan. Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta ini sebagai tersangka, Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangan, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) juga sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan para tersangka tersebut terindikasi menyusup pada perangkat komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)..
Selain pada Prabowo, para tersangka juga diduga melakukan penyadapanya terhadap tokoh politik lainnya. Bahkan juga dugaan penyadapan ilegal terhadap media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.
Penyadapan yang tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. (Dairul)