ROHUL, Derakpost.com- Heri Ismanto merupakan aktifis Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Riau mempertanyakan hal urgensi pembangunan exit Jalan Tol di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang saat ini diperjuangkan Pemkab itu bersama DPRD.
Katanya, kalau dibanding memperjuang pembangunan exit Jalan Tol Pekanbaru – Padang, maka Pemkab serta Anggota DPRD Riau asal Rohul sebaiknya makin getol memperjuangkan peningkatannya kondisi jalan di Rohul – Kasikan – Suram- Petapahan – Pekanbaru yang kondisinya rusak parah.
Heri menyatakan, sebelum membuat usulan, Pemkab Rohul sebaiknya melakukan kajian yang matang terlebih dahulu tentang apa sebenarnya manfaat keberadaan exit tol yang diusulkan di daerah Silam.
Pasalnya, ditinjau dari sisi letak, keberadaan exit tol tersebut tidak begitu berpengaruh memangkas jarak antara Rohul-Pekanbaru. Apalagi, kabarnya Pemkab Rohul ikut “mensubsidi” pembangunan exit tol tersebut dengan menghibahkan lahan milik Pemkab Rohul di daerah Silam.
Selain itu, keberadaan exit tol ini juga bakal berdampak negatif terhadap sektor pariwisata di negeri Seribu Suluk. Pasalnya, akan banyak warga Rohul atau daerah tetangga justru lebih memilih ke Sumatera Barat berwisata ketimbang ke Rohul mengingat belum tertata dan terkelolanya objek wisata di Rohul.
“Ingat, jalan tol itu jalan berbayar, pemerintah harus punya konsep jelas, apa keuntungan exit tol itu. Pemerintah jangan latah karena merasa tak ‘kebagian’ jalan tol terus diupayakan paling tidak ada pintunya dengan alasan kebutuhan masyarakat. Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah jalan yang tidak rusak khususnya menuju Pekanbaru,” ujarnya dilansir cakaplah.
Katanya, ketimbang mengurusi exit tol sebaiknya Pemkab Rohul perjuangkan peningkatan dan juga perbaikan jalan Rohul – Pekanbaru di Petapahan. Meski jalan itu bukan kewenanganya Pemkab, setidaknya ada inisiatif Pemkab Rohul misalkan ajak Pemkab Kampar duduk bersama dan dorong DPRD Riau supaya memperjuangkan jalan tersebut, bukan malah mengusulkan exit tol.
“Pemkab Rohul itu harus memikirkan rencana visioner dalam hal mengatasi kerusakan jalan di Rohul ini ketimbang sibuk memperjuangkanya exit tol yang jelas-jelas berbayar dan kepentinganya bisnis. Misalnya, Itu dengan mendorong percepatan pembangunan rel kereta api khusus industri Rohul-Dumai. Apalagi, pembangunan jalur rel kereta api sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” katanya.
Karena menurut Heri, salah satu sebab hancurnya jalan-jalan di Rohul dikarena aktivitas angkutanya CPO. Pemkab dan provinsi harus mengeluarkan anggaran puluhan bahkan ratusan miliaran rupiah untuk memperbaiki jalan yang rusak ini. Tak hanya itu, kerugian paling mahal itu adalah banyaknya masyarakat di Rohul yang harus meregang nyawa.
“Dengan adanya itu jalur rel kereta api khusus industri diharapkan aktivitas pengangkutan CPO tidak lagi memakai jalan-jalan masyarakat sehingga daya tahan jalan dapat lebih lama. Selain itu, keberadaan jalur rel kereta api ini bakal menguntungkan pengusaha,” katajya.
Lebih lanjut dikatakan dia, karena dapat untuk mempercepat distribusi produksi mereka dan aman dari risiko kecelakaan dan aksi premanisme. Pemerintah, juga akan mendapatkan keuntungan melalui ada penambahan PAD melalui retribusi. Yang terpenting menghemat anggaran miliaran dana pemerintah untuk halnya perbaikan jalan rusak.
“Rel kereta api industri ini, tentu dapat menguntungkan para pihak. Makanya, hemat kami adalah sebuah yang wajib diurusi pemerintah. Ada 41 perusahaan PKS di Rohul itu dengan ratusan bahkan ribuan armada angkutan CPO itu setiap hari lalu lalang menghancurkanya jalan Rohul. Saya rasa ini adalah solusi yang baik, sehingga masyarakat Rohul tidak dirugikan kerusakan jalan,” tutupnya. **Rul