“Akal Sehatnya Dipakai, Honorer Tidak Usah Ngotot Jadi PNS, tapi Mending PPPK”
DERAKPOST.COM – Pemerintah secara perlahan-lahan akan mengurangi jumlah PNS akan diganti Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab jabatan pelayanan publik yang diisi PNS, bakal digeser ke PPPK.
Rencana itu disambut positif pentolan honorer K2 Andi Melyani Kahar. Dikata oleh Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara ini, pihaknya sangat mendukung kebijakkan dari pemerintah tersebut.
“PNS atau PPPK, sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN). Perbedaanya hanya uang pensiun,” kata Sean demikian dari sapaan akrabĀ honorerĀ K2 administrasi tersebut, dikutip dari JPNN.com.
Kalau kesejahteraan sudah setara PNS, lanjutnya, untuk apa honorer mengotot menolak PPPK. Seharusnya, kata Sean, honorer bersyukur atas adanya formasi PPPK yang bisa meakomodasi honorer usia 35 tahun ke atas.
“Berambisi menjadi PNS sah-sah saja, tetapi akal sehat tetap harus dipakai,” ujarnya. Karena menurut Sean, harus diperjuangkanya forum-forum honorer sekarang ialah nilai Passing Grade (PG) jangan terlalu tinggi.
Kemudian, memperjuangkan hal syarat untuk melamar PPPK itu jangan dibuat sulit bagi para honorer. Dia contohkan, hal rekrutmen PPPKĀ 2021 untuk halnya non-guru sangat tidak berkeadilan. Hal itu, honorer K2 administrasi dan teknis lainnya kesulitan mendaftar.
Selain itu, nilai PG sangat tinggi serta tidak ada perbedaanya antara honorer dengan pelamar umum. “Daripada hal tuntut jadi PNS, mending perjuangkan PPPK ini sudah disiapkan pemerintah,” tegasnya.
Jika syarat dan nilai PG diafirmasi, Sean optimistisĀ ada sekitar 300 ribuĀ honorer K2Ā tersisa bisa menyusul teman-teman yang sudah lulus PPPK pada sebelum ini. Sehingganya tidak lagi jadi honorer, tapi menjadi PPPK seperti dijanjikanya pemerintah.
Sementara itu, Ketua FHK2 Tana Buton Utara Kasmun, mengaku miris dengan nasib honorer selalu dipandang sebelah mata oleh PNS jalur umum. Yakni, pada honorer yang berkinerja bagus, tetapi ini tetap dilihat sebelah mata oleh PNS. **Rul