Komisi IV DPRD Kampar Desak PT Buana Wira Lestari Ini Segera Tuntaskan Kompensasi Nelayan Tapung Kanan

DERAKPOST.COM – Diketahui, beberapa waktu lalu ada ribuan ikan mati di Sungai Tapung Kanan, Kecamatan Tapung Hilir ini menjadi keluhan masyarakat nelayan, dan petani terdampak akibat peristiwa. Dimana disebut ulah PT Buana Wira Lestari (BWL). Keluhan itu disikapi DPRD Kampar dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada semua pihak.

RDP ini digelar Komisi IV Kampar pada hari, Senin (18/5/2026) di ruang Banggar DPRD Kampar. Hal ini, guna membahas masalah kompensasi dari pihak perusahaan kepada nelayan dan petani terkena dampak akibat peristiwa itu. RDP tersebut, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kampar Agus Risna serta diikuti sejumlah anggota komisi ini.

Tampak juga hadir di RDP itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar Refizal didamping langsung Kepala Bidang (Kabid) Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Rinaldi Maskul Bafit dan Camat Tapung Hilir Nurmansyah yang juga merangkap sebagai Penjabat (Pj) kepala desa (kades) Kota Garo.

Turut hadir Kades Koto Aman Syofian dan Pj Kades Sekijang Rusdi, sejumlah tokoh agama, ninik mamak, perwakilan nelayan. Pihak perusahaan diwakili Ruslan Hasibuan selaku Regional Manager PT Buana Wira Lestari (BWL) dan Agung (Humas). Namun diketahui, penyelesaian polemik akibat matii ribuan ikan di Sungai Tapung Kanan, pada akhir Maret 2026 lalu belum tuntas.

RDP hari ini, belum hasilkan keputusan berapa nominal kompensasi yang bakal diterima oleh pemilik keramba maupun nelayan yang terdampak di tiga desa atas matinya ikan mereka di keramba dan juga kompensasi atas peristiwa tersebut. Pada masalah ini, pihak Komisi IV DPRD Kampar, Camat Tapung Hilir dan kades minta agar PT BWL segera memberikan kompensasi

“Dalam pertemuan ini PT BWL masih minta waktu untuk hal dapat menentukan berapa kesanggupan memberikanya kompensasi, termasuk memastikan lagi data penerima karena ada perbedaan data disampaikan pada RDP pertama Senin (13/4/2026) lalu,” kata Ketua Komisi IV Agus Risna, kepada wartawan usai pertemuan.

Agus Risna mengatakan, bahwa pihaknya berharap supaya proses ini berjalan cepat karena masyarakat ingin segera mendapat kompensasi. Namun demikian Agus Risna dalam rapat ini juga berupaya memberikan pengertian kepada para pihak terkait dalam masalah ini. Katanya, kalau masyarakat itu tentu mengharapkan lebih cepat dapatkan kompensasi.

Hal senada itu juga disampaikan Anggota Komisi IV Rizky Ananda. Ia menyampaikan dari hasil pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI baru-baru ini didapat dua opsi. Pertama, dengan cara mufakat dan kekeluargaan. Ia meminta perusahaan secepatnya memberikan jawaban kepada masyarakat. Selanjutnya, saran kedua dari Kementerian LH kata Rizky adalah melalui jalur penegakan hukum.

Sementara itu Regional Manager PT BWL Ruslan Hasibuan menyampaikan, pihaknya telah menggelar pertemuan silaturahmi dengan kades, nelayan dan bahkan tokoh masyarakat sekaligus memverifikasi data yang dilaksanakan itu, secara bergantian dalam beberapa hari lalu di kantor PT BWL.

Ia menjelaskan, pertemuan dengan kades dan perwakilan masyarakat Desa Sekijang dilaksanakan pada 24 April. Dilanjutkan itu dengan Desa Kota Aman pada 30 April dan Desa Kota Garo pada 16 Mei. Dalam hal ini katanya, bahwa ada perbedaan data yang disampaikan pada saat RDP pertama Senin (13/4/2026) lalu.

Untuk Desa Sekijang, data yang dilaporkan tanpa verifikasi lapangan yaitu ada 14 unit keramba dengan jumlah ikan mati terdata sebanyak 1.378 kilogram (kg) dan jumlah nelayan sebanyak 79 orang. Maka disaat itu Kades Sekijang meminta ganti rugi Rp 50 ribu/kilogram dengan total anggaran Rp 68,9 juta. Sementara itu, kompensasi untuk 79 nelayan, Desa Sekijang itu juga minta kompensasi Rp 3,5 juta setiap nelayan.

Selanjutnya untuk Desa Koto Aman, ada 5 keramba yang terdampak. Hal itu, setelah dilakukan suatu pembicaraan di lapangan yaitu menjadi 4 keramba dengan berat ikan keseluruhan 775 kg. Jumlah nelayan, yang sebelumnya dilaporkan yaitu dari 94 orang menjadi 90 orang. “Tetapi, di sini nelayan minta (kompensasi) tiga juta per nelayan,” bebernya.

Sedangkan di Desa Kota Garo, terdapat 6 keramba terdampak dan 130 orang nelayan dengan kompensasi Rp 1 juta/nelayan. Dia dalam hal ini juga meragukan ikan mati di keramba dan sangkar di Kota Garo hampir 6 ton. Tetapi sambungnya, hal itu mungkin butuh waktu lama kami memastikan dan ada beberapa pemilik jumlahnya signifikan, mencapai 1,8 ton.

Sementara itu ditempat yang sama, Camat Tapung Hilir Nurmansyah mengaku belum mengetahui berapa halnya kesanggupan perusahaan memberikan kompensasi. Ia juga meminta pembagian kompensasi bisa secepatnya karena sudah ditunggu-tunggu masyarakat. “Hampir satu bulan ini cerita di tiga desa kapan kompensasi dibagikan dan kompensasi yang benar-benar adil dirasakan masyarakat,” tegasnya. (Raja)