Komisi IX DPR Sebut Info Dapur MBG Ditutup Sementara Itu Bukan 1.738, tapi 4.000 SPPG Se Indonesia
DERAKPOST.COM – Komisi IX DPR dengan tegas membantah pernyataan pemerintah terkait ada sekitar 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang operasinya telah dihentikan sementara.
Pasalnya, pihak DPR ini mendapatkan info yang jauh berbeda dipaparkan pemerintah. Dimana, kata Waka Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut bahwa dapur MBG yang ditutup itu lebih dari 1.738 unit. Yaitu, pada informasi diketahui, sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur.
“Menurut informasi yang saya dapatkan ini dari internal BGN jumlah dapur yang sudah ditutup sementara itu bukan 1.738. Namun sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm seriusmya tata kelola program MBG yang harus segera dibenahi secara menyeluruh,” ujarnya.
Dia mengatakan masalah paling banyak ditemui pada SPPG yang tidak memenuhi standar umum terkait higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan SDM, serta akan ketidaksesuaianya sarana dan prasarana dengan standar operasional ditetapkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang dipaksakan beroperasi meskipun belum benar-benar siap.
“Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelas Charles.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berurusan dengan kesehatan anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar. Ia tak ingin niat baik pemerintah justru menimbulkan risiko kesehatan karena lemahnya pengawasan di lapangan.
“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” sambungnya.
Ada 3 catatan yang diberikan Charles ke BGN. Pertama, evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur.
Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan.
Ketiga, evaluasi terhadap pola target yang terlalu menekankan kuantitas dibanding kesiapan operasional.
“Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), mengatakan ada 1.738 dapur MBG yang operasinya dihentikan sementara. Kebijakan itu diambil usai ribuan dapur program MBG itu tidak memenuhi standar. (Dairul)