Minyak Disedot, KB-FKPPI Siak Semprot Pemerintah Pusat, Pertamina dan BUMD Bumi Siak Pusako
DERAKPOST.COM – Minyak disedot dari bumi Kabupaten Siak, tetapi hal kondisi lapangan saat ini terjadi kelangkaannya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat menjadi keluhan masyarakat.
Kelangkaan BBM tesebut mendapat kritik keras Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (KB-FKPPI) di Kabupaten Siak. Seperti disampaikan Sekretaris Pengurus Cabang KB-FKPPI Kabupaten Siak, Rishki kepada wartawan.
Kritik keras itu disebut Rishki terhadap tata kelola sektor migas. Dia melontarkan kritik tajam kepada pihak pemerintah pusat, PT Pertamina dan PT BSP, segera melakukan pembenahan dengan serius terhadap tata kelola migas di wilayah Kabupaten Siak.
Menurutnya, kondisi kelangkaannya BBM di sejumlah kecamatan penghasil minyak. Seperti di Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako, Dayun, hingga Minas ini menjadi bukti lemah profesionalisme pengelolaan sektor energi di daerah, justru menjadi lumbung produksi minyak nasional.
“Ini ironi besar. Minyak mentah setiap hari disedot dari bumi Siak, tapi masyarakatnya justru antre panjang untuk halnya membeli Pertalite, Solar, bahkan Pertamax. Diharap, pihak pemerintah pusat jangan tutup mata. Pertamina dan BSP ini jangan hanya bicara target produksi, tetapi malah abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari lemahnya hal profesionalisme manajemen sektor migas, termasuk aspek pengelolaan sumber daya manusia. Rishki inipun secara terbuka menyoroti pola rekrutmen tenaga kerja di sektor perminyakan yang terkesan itu masih sarat praktik Asal Bapak Senang (ABS), yakni penempatan orang-orang yang dinilai tidak memiliki kapasitas.
“Profesionalisme yang harus ditingkatkan. Jangan asal merekrut tenaga kerja hanya karena kedekatan atau akan kepentingan tertentu. Praktik ABS ini, harus dihentikan. Karena, sektor perminyakan adalah sektor strategis, tidak bisa dikelola orang-orang yang minim pemahaman teknis dan ilmu perminyakan,” ujarnya.
Menurut Rishki, jika sektor migas di Siak dikelola tenaga yang benar-benar memiliki kompeten, dengan memahami manajemen perminyakan modern, memiliki integritas profesional. Maka persoalannya distribusi hingga efektivitas produksi dapat berjalan lebih baik. Khusus pada PT BSP, sebutnya,
diminta tidak terlena statusnya ini sebagai perusahaan lokal.
“BSP ini membawa nama besar Kabupaten Siak. Jangan sampai justru menjadi contoh buruk tata kelola, yang karena penempatan SDM yang tidak tepat. Harusnya posisi diisi orang-orang profesional, ahli migas, punya kapasitas teknis, bukan dari sekadar orang titipan atau ABS. Juga harus mampu untuk tunjukkan standar profesionalisme di kelas nasional,” ujarnya.
Kesempatan itu, Rishki menyampaikan hal mendesak kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi halnya pola distribusi BBM di wilayah ring satu migas Kabupaten Siak. Yang hingga kini ujarnya, dinilai tidak juga berpihak kepada masyarakat. Karena kata dia, daerah-daerah penghasil minyak yang semestinya itu peroleh prioritas distribusi energi, bukan justru menjadi wilayah yang paling sering mengalami kelangkaan.
“Kalau daerah penghasil minyak saja susah dapat BBM, ini menjadikan tamparan keras bagi negara. Artinya ada yang salah dalam tata kelola. Maka, negara tidak boleh terus membiarkan ini terjadi,” tegasnya. Maka itu katanya, bagi pemerintah pusat, Pertamina, maupun BSP segera melakukan evaluasi. (Redaksi)