Ketua LSM INAKOR Riau Soroti Pentingnya Sinergi Kepemimpinan di Rohil
DERAKPOST.COM – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR DPW Provinsi Riau, Unandra Saleh sampaikan pandangan tegas terkait dinamika kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi yang baik antar unsur pimpinan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
Dalam informasi yang berkembang, diketahui bahwa Wakil Bupati tidak hadir dalam kegiatan tersebut dan disebut tidak menerima undangan resmi. Menanggapi hal itu, Unandra menilai bahwa aspek komunikasi menjadi kunci penting yang tidak boleh diabaikan..
Unandra menegaskan, dari sisi regulasi, pelaksanaan pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki cacat hukum. Hal ini merujuk pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua undang-undang tersebut secara jelas memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya, termasuk dalam hal pelantikan pejabat.
“Secara aturan dan hukum, proses ini jelas sah, benar, dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Semua langkah yang diambil sudah sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku,” ujar Unandra, Jum’at (24/4/2026).
Meskipun legalitas sudah terpenuhi, Unandra menekankan bahwa menjalankan roda pemerintahan tidak hanya sekadar mematuhi aturan tertulis, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan kerja yang solid antar pimpinan.
“Kami menilai bahwa selain aspek hukum, nilai kebersamaan dan koordinasi yang baik adalah hal yang wajib dijaga. Jika komunikasi antar pimpinan terganggu atau kurang baik, maka kinerja pemerintahan akan terhambat dan yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat,” katanya dengan tegas.
Menurutnya, sinergi yang erat antara Bupati dan Wakil Bupati adalah syarat mutlak agar semua kebijakan daerah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.
“Kami melihat bahwa kerja sama antara pimpinan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Komunikasi yang baik akan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang pengamat pemerintahan yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, meskipun secara teknis prosedur tidak bermasalah, namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, aspek komunikasi dan kerja sama memegang peranan sangat vital.
“Secara aturan memang tidak ada persoalan, namun dalam praktiknya, keharmonisan dan koordinasi adalah kunci agar roda pemerintahan dapat berputar lebih efektif, efisien, dan tidak terjadi hambatan yang tidak perlu,” ungkap pengamat tersebut.
Melalui pernyataan ini, LSM INAKOR Riau berharap seluruh unsur pimpinan di Kabupaten Rokan Hilir dapat terus memperkuat koordinasi dan menjaga keharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kami berharap dinamika ini menjadi pelajaran berharga untuk membangun pemerintahan yang lebih solid, profesional, dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat secara luas,” tutup Unandra. (Mulyono)