Pengamat Ekonomi Peri Akri Soroti Ironi Pengelolaan Kekayaan Riau
DERAKPOST.COM – Pengamat Ekonomi Riau Peri Akri Domo melontarkan catatan kritis terhadap kondisi pembangunan dan pengelolaan ekonomi di Provinsi Riau.
Mengawali tahun baru 2026, ia menyebut situasi disaat ini sebagai “Paradoks Bumi Lancang Kuning”, sebuah ironi di tengah melimpahnya sumber daya alam dimiliki Riau.
Menurutnya, Riau yang dikenal sebagai Bumi Melayu Lancang Kuning selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus salah satu penyumbang devisa terbesar bagi keuangan negara.
Bahkan, Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi memiliki posisi strategis di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan.
Namun, kata Peri, keunggulan tersebut belum tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau dari tahun ke tahun. Ia menilai, APBD Riau belum mampu menggambarkan posisi strategis daerah ini sebagai wilayah penghasil devisa utama bagi Indonesia.
“APBD Riau belum mencerminkan positioning Bumi Melayu Lancang Kuning sebagai penyumbang terbesar devisa negara. Ini menjadi paradoks yang patut kita renungkan bersama,” ujar Peri.
Ia menduga, terdapat persoalan mendasar tata kelola dan perencanaan pembangunan daerah. Bukan soal keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya optimalisasi dan efisiensi kebijakan yang berdampak pada ketidaksesuaian antara potensi dan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Negeri ini terlalu kuat untuk dilemahkan, terlalu besar untuk dikecilkan, dan terlalu tinggi untuk direndahkan oleh kepentingan kelompok yang miskin tanggung jawab dan tidak visioner,” tegasnya.
Peri juga menyoroti fakta bahwa keberlimpahan sumber daya alam Riau hingga kini masih terus berproduksi. Namun, kondisi kesejahteraan dan daya saing daerah dinilai belum sejalan dengan ekspektasi publik.
“Terjadi banyak ketidaksesuaian antara potensi yang ada dengan hasil yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Ia mengajak para cerdik pandai, tokoh masyarakat, handai taulan, serta seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan Riau untuk ikut memberikan kontrol sosial dan kepedulian nyata.
Ia berharap, masukan konstruktif dari berbagai elemen dapat menjadi pengingat bagi para pemimpin daerah agar tidak terlena dalam dinamika kekuasaan dan pembangunan.
“Riau adalah negeri digdaya, tetapi hingga kini belum sepenuhnya berdaya. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (Rilis)