Pilkada Lewat DPRD,, Pengamat Sebut Problemnya Kan Money Politics, Kok Hak Rakyat Diamputasi?
DERAKPOST.COM – Belakangan ini, makin santer dibahas wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itupun malah dinilai pengamat bahwa
mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana Pilkada lewat DPRD mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Karena, hal demikian juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.
“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ungkap Agung kepada awak media. Agung dalam hal ini memiliki pandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme, yaitu Pilkada menjadi dipilih DPRD.
Dikutip dari laman Kompas. Sebab, dia meyakini, kalaupun juga Pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang pada awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara. “Saya kira wacana memilih DPRD demikian tentu kontraproduktif. Seperti halnya pada masa lalu. Praktik kartel dan oligarki politik yang mengemuka lagi, bahkan menguat,” kata Agung.
Biaya Kampanye Mahal
Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat. Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal. Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.
Sugiono berpandangan bahwa untuk ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya. “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025). (Dairul)