Pernyataan Presiden Jokowi Dinilai tak Tegas Soal Tunda Pemilu
JAKARTA, Derakpost.com- Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh ada wacana penundaan Pemilu 2024, masih normatif atau tidak tegas menyikapinya.
Cendekiawan Muslim yang juga Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah inipun mengatakan pernyataan Jokowi ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ tidak mencerminkan ketegasannya terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut.
“Pernyataan dari Presiden Jokowi, yang sebagaimana dilansir Kompas. Bahwa ia ‘taat, tunduk dan patuh pd konstitusi” masih normatif; Itu tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yg mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024,” ujar Azyumardi Azra melalui akun Tiwtternya, @Prof_Azyumardi.
Azyumardi bahkan menilai Presiden Jokowi itu seakan tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024 yang perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak kepada seluruh pihak, termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitus. “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/22), dikutip dari Kompas.id.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan, wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menegaskan, pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.
“Siapa pun boleh-boleh saja meusulkan wacana penundaan pemilu dan maupun perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini demokrasi. Bebas saja berpendapat.
Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan jangan ada pihak-pihak yang memaksa Jokowi duduk bersama sejumlah pihak untuk menegaskan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.
Menurutnya sudah jelas bahwa Jokowi patuh dan taat pada konstitusi. Selain itu sejak awal Jokowi sudah mengutus Menteri Dalam Negeri untuk membahas jadwal kampanye bersama KPU. Maka, dia meminta pihak-pihak memaksa itu untuk tidak bersikap radikal berpolitik.
Ada wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat. **Rul