Dibalik Demo BEM Unri dan Robohnya Pagar Kantor Gubernur Riau
DIKETAHUI, hari Kamis ini adanya ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) lakukan aksi unjuk rasa atau demo, yakni di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Mahasiswa ini menggedor dan mendobrak dengan berhasil dirobohnya pintu pagar di kantor tersebut.
Massa aksi, yang dipimpin Ketua BEM Unri Ego Prayoga sejak pukul 10.00 WIB. Dalam hal ini, mereka datang untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Walau, telah menunggu selama empat jam di bawah terik matahari, tetapi massa aksi itu tidak kunjung melihat tanda-tanda kehadiranya gubernur maupun pejabat yang mewakilinya.
Sehingga dalam hal inilah, Ketua BEM Unri Ego Prayogo itu sangat meradang. Bahkan, menilai ketidakhadiran pejabat. Itu dengan menunjukkan akan hal kurang kepedulian pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa. Sehingga demo ratusan mahasiswa inipun juga membuat pagar Kantor Gubernur Riau tersebut menjadi ambruk.
Ketegangan memuncak ketika mahasiswa mendorong pagar gerbang hingga terlepas dari posisinya. Sebagianya dari mahasiswa mengikat pagar itu dengan tali serta ditarik menggunakan mobil, yang sehingga pagar benar-benar terlepas. Dan sorakan “Hidup mahasiswa!” itu menggema dikerumunan, dan pelemparannya botol.
Ratusan orang mahasiswa yang menuntut gubernur memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan di daerah, mulai dari rencana pembangunan pengadilan militer dekat kampus, meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), buruknya infrastruktur jalan, konflik agraria, hingga ketidakjelasan informasi beasiswa provinsi.
Aksi BEM Unri tampak terfokus menuntut pencairan beasiswa daerah senilai Rp109 miliar ini menuai tanda tanya besar. Meski aksi itu terlihat garang di awal, tetapi fakta lapangan menunjukkan ada inkonsistensi sikap, dan secara substansi, tuntutan yang menyasar porsi dana ini sebenarnya hanya secuil untuk pihkanya Unri.
Data di Pemprov Riau mencatat, anggaran beasiswa daerah tahun 2024 yaitu sebesar Rp109 miliar dan pada 2019–2023 dengan mencapai total Rp372 miliar. Namun dana ini tidak hanya untuk Unri, tetapi melainkan dibagikan pada sejumlah perguruan tinggi.
Baik di dalam Provinsi Riau hingga kampus nasional ternama lainnnya.
Mengapa Harus Menekan Pemprov ?
Dalam hal ini, BEM Unri yang begitu ngotot mendesak Pemprov Riau. Kalau, logikanya didalam pemerataanya, justru transparansi penyaluran di internal kampus kian menjadi lebih penting. Apalagi Unri, saat ini sedang diterpa isu dugaan korupsi pengelolaanya anggaran itu yang nilainya jauh lebih besar dari jatahnya beasiswa ini.
Isu dugaanya korupsi di Unri, bukan cerita baru. Sebab dalam beberapa tahun terakhir ini, muncul laporan publik tentang indikasi penyelewengan anggaran pembangunan fasilitas, pengadaan barang, hingga dana hibah penelitian. Namun BEM Unri, tidak pernah mengangkat ke ruang publik pada skala aksinya ke Pemprov.
Dalam hal aksi ini, memiliki aroma politik yang kuat. Awalnya mereka, yang tampil beringas hingga merubuhkan pagar besi, bak harimau yang siap menerkam. Begitu hal Gubernur Abdul Wahid muncul, semua duduk rapi dipelatarannya seperti jamaah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, hingga perubahan drastis.
CSR BI dan Jejak Politik Gubernur
Aksi demo dari mahasiswa Unri tergabung BEM ini, sebenarnya merupakan hal timing juga mengundang multi tafsir. Di saat yang hampir bersamaannya muncul isu nasional mengemuka dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia menyeret sejumlahan anggota Komisi XI DPR RI.
Diketahui, Abdul Wahid sebelum menjadi gubernur pernah di Komisi XI. Aneh, BEM Unri sama sekali tak mengaitkan tuntutan itu. Begitu hal transparansi penggunaanya dana publik di Kampus Unri, yang dugaan korupsi Dana Hibah penelitian senilai Rp60 miliar, dan penyelewengan Dana Hibah luar negri sebesar Rp800 miliar.
Publik kini menunggu, apakah BEM Unri ini akan berani memperluas medan kritiknya ke isu yang lebih besar, termasuk dugaan korupsi di internal kampus mereka sendiri dan juga jejak keterkaitan Gubernur Abdul Wahid dalam pusaran CSR BI. Diam berarti menyisakan tanda tanya. Atau yang hanya bagianya dari skema politik.
Penulis:
Dairul Riadi S.Sos
Pemimpin Redaksi Derakpostcom