Realisasi APBD Riau Terendah Nasional, Pengamat: Dikhwatirkan Pembangunan Daerah Terancam Stagnan
DERAKPOST.COM – Diketahui, sekarang ini Provinsi Riau dalam daftar 10 besar daerah realisasi APBD terendah se-Indonesia pada tahun 2025 ini. Baik sisi pendapatan, serta maupun belanja, dinilai situasi yang sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak bagi proses pembangunan.
“Situasi ini jelas mengkhawatirkan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, tentunya itu dapat berdampak pembangunan daerah Riau akan terancam stagnan. Daya saing Riau akan melemah di tengah kompetisi global yang semakin ketat,” kata Local Expert Kementerian Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Riau, Dahlan Tampubolon.
Dikutip dari laman GoRiau. Dahlan inipun mengatakan, kondisi fiskal Provinsi Riau dengan capaian realisasi APBD 2025 per April 2025 yang hanya 10,87 persen memang sangat mengejutkan. Belanja modal menurun drastis hingga hingga 39,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Belanja modal ini sangat berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana publik lainnya yang menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini menandakan ada masalah serius dalam persiapan program pembangunan. Bisa jadi karena keterlambatan persiapan dokumen perencanaan teknis, proses pengadaan/lelang yang terhambat, transisi kepemimpinan yang mengubah prioritas program, hingga ketidaksiapan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek besar,” jelas Dahlan.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Dahlan, hampir semua komponen belanja mengalami penurunan. Belanja bagi hasil turun drastis hingga 99,70 persen sebagai akibat adanya opsen pajak provinsi, belanja modal turun 39,72 persen, belanja barang dan jasa juga turun 14,90%. “Gambaran ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam perencanaan dan eksekusi anggaran daerah kita,” ujarnya.
Menurut ekonom senior Universitas Riau ini, rendahnya realisasi belanja per April 2025 salah satunya dampak dari syndrom “wait and see” setelah pergantian kepala daerah yang memang umum terjadi dalam sistem pemerintahan kita.
“Jadi Riau ini jajannya mesti dipaksa. Jika tidak, capaian belanja akan tetap rendah, modal belanja anjlok, infrastruktur terancam, syndrom “wait and see” pasca pergantian pimpinan dan flypaper effect akan makin parah, di mana penyerapan anggaran rendah di awal tahun kemudian menumpuk drastis di akhir tahun. Ujungnya, terjadi pemborosan dan inefisiensi karena proyek-proyek dikebut di akhir tahun dengan supervisi minim dan kualitas yang dipertanyakan,” papar Dahlan.
Dikatakannya, Provinsi Riau yang kaya dengan sumber daya alam ini seharusnya mampu mengoptimalkan potensi fiskalnya untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran memang penting, kata Dahlan, tetapi harus diimbangi dengan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.
“Penghematan yang terlalu besar dengan mengorbankan kualitas layanan publik bukanlah sebuah kebijakan yang bijaksana. Lambatnya belanja menunjukkan terjadinya krisis investasi infrastruktur dan berpotensi menimbulkan fiscal stress jangka panjang,” tandasnya.
Ketergantungan Tinggi
Lebih jauh Dahlan menilai, kondisi Riau saat ini merupakan cerminan dari apa yang disebut Oates sebagai desentralisasi fiskal, khususnya terkait kesenjangan fiskal vertikal. Tingginya ketergantungan daerah pada sumber pembiayaan eksternal (transfer pusat) menyebabkan daerah kurang memiliki insentif untuk mengelola keuangan secara efisien karena mengandalkan transfer.
“Riau ini memiliki tax effort yang rendah, padahal terdapat potensi untuk meningkatkan kemandirian fiskal, namun mungkin terkendala oleh kapasitas adminsitratif, termasuk kewenangan, atau faktor ekonomi politik yang sangat bergantung pada pembuat undang-undang. Perilaku fiskal di Riau rigid. Instruksi untuk menjalankan efisiensi dari Presiden, alih-alih sulit dikurangi, justru malah belanja sulit direalisasikan,” paparnya.
Kondisi Riau saat ini sangat kontras dengan Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Dahlan, lima atau enam tahun yang lalu, APBD Kaltim tak jauh beda dengan Riau. Namun, Kaltim berhasil mengubah drastis lanskap keuangannya. Kaltim mampu meningkatkan PAD-nya lebih dari 60 persen dalam lima tahun terakhir.
“Ini bukan sekadar perbedaan angka, melainkan cerminan dari strategi dan langkah-langkah luar biasa yang dijalankan Pemprov Kaltim. Kemampuan Kaltim untuk melipatgandakan pendapatannya berfungsi sebagai mercusuar, menyoroti apa yang bisa dicapai dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang kuat,” katanya. (Dairul)