DERAKPOST.COM – Diketahui ini, usulanya dari Muhammadiyah mengenai peniadaan sidang isbat untuk menentukan awal bulan puasa atau 1 Ramadan. Hal itupun menjadi tanggapan para pihak.
Termasuk dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi usulanya dari Muhammadiyah. Seperti dipaparkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Disebut dia, bahwa sidang isbat itu sudah menjadi aturan dari pemerintah.
“Sehingga itu, butuh proses yang panjang untuk menghapusnya. Jadi tak mendadak seperti itu. Misalnya yaitu Menteri Agama yang tiba-tiba bilang tahun ini enggak ada sidang isbat. Kalau gitu kami akan protes,” katanya, di hari Sabtu.
Sebetulnya kata Yahya, bahwa sidang isbat diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Terutama pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Dan diketahui ujarnya, dahulu mengusul Muhammadiyah. Tapi kini malah usul meniadakannya.
“Setahu saya, bahkan dulu ini mengusulkan sidang isbat itu dari Muhammadiyah,” ucap Yahya. Ia mengatakan, Nahdlatul Ulama ini tetap berpandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri ditentukanya dari hasil rukyah hilal dan sidang isbat.
Sebutnya, dikarena ada aturan pemerintah soal sidang isbat, maka NU menyandarkan diri pada hasil sidang tersebut. Karena para Kyai NU, bahkan menyatakan itu tak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari halnya pemerintah.
Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah mengusulkan peniadaan sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengkonfirmasi hal ini.
“Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja,” ucap Mu’ti lewat pesan tertulis kepada Tempo, Sabtu.
Dia menjelaskan, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, yakni kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sehingga Pada saat awal Ramadan, posisi hilal di bawah 1 derajat dan di atas 6 derajat pada saat akhir Ramadan. (Rul)
“