Soal Presiden Jokowi Kembali Buka Kran Ekspor Pasir Laut, Ini Kata Politis PKS

DERAKPOST.COM – Kebijakan baru yang dibuat pemerintah era Presiden Jokowi, dengan membuka kembali izin ekspor pasir laut. Hal itupun dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.

“Karena itu, Fraksi PKS ini menolak dan meminta kepada Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut. Sebab lagi, pemberian izin ekspor pasir laut itu kebijakan yang gegabah ditahun politik,” ujar Mulyanto.

Katanya, meski ditujukan untuk halnya pengerukan sedimen dan bahkan untuk prioritas dalam negeri, namun inj karena juga membolehkan pengerukanya pasir laut untuk keperluan ekspor. Maka, PP 26/2023 ini juga sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan.

“Kita ini mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Hal itu juga pengaruh pada ekosistem laut. Apalagi itu pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, dikarenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang,” sebut Mulyanto.

Intinya, kata Mulyanto, Fraksi PKS DPR ini menolak kebijakan itu dan meminta untuk dibatalkan atau dicabut. Disebab, tidak ada urgensi itu untuk mengekspor pasir laut. Juga keuntunganya ekonomi diperoleh tidak sebanding kerusakanya lingkungan laut.

Mulyanto juga khawatirkan, kebijakan demikian memperluas wilayah negara importir dan mengurangi wilayah NKRI, apalagi kalau yang mengimpor adalah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia atau sepadan lainnya.

Selain itu, Mulyanto tenggarai kebijakan ini sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan modal kampanye jelang pemilu 2024.

“Anehnya lagi, Kementerian yg bertanggung jawab dalam PP tersebut berbeda dengan Kementerian yg berwenang memberi izin usaha penambangan pasir laut,” jelasnya.**Rul