Komisi V DPRD Riau Meradang Karena Dirut PT PHR dan Vendor Tak Hadiri RDP

 

DERAKPOST.COM – Komisi V DPRD Riau berang. Pasalnya didalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang ditaja hari Rabu (25/1/2023) tersebut tidak dihadiri oleh pihaknya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), serta vendor perusahaan itu.

Diketahui, RDP ditaja bersama pihaknya perwakilan PT PHR ini untuk membahas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Maka, wakil rakyat ini ingin mengetahui halnya musabab kecelakaan kerja dilokasi atau area perusahaan itu, pasca pengalihan dari PT Chevron.

RDP merupakan gawe Komisi V DPRD Riau ini, selain dipimpin langsung Robin Hutagalung, juga tampak dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Syafrudin Poti. Halnya turut hadir itu perwakilan PT PHR, serta pihaknya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Imron Rosyadi dan Kabid Pengawasan Disnakertrans Riau, Rival Lino.

Namun, seluruh Anggota Komisi V DPRD Riau yang hadir merasa kecewa karena Direktur Utama (Dirut) PT PHR Jaffee A Suardin batal hadir dalam RDP tersebut. Komisi V DPRD Riau menilai Jaffee tidak menghargai undangan RDP tersebut.

“Saya minta Dirut PT PHR hadir. Namun inikan tak hadir. Sebaiknya RDP ditunda saja,” tegas anggota Komisi V DPRD Riau Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto di Ruang Medium DPRD Riau.

Ade kembali menegaskan, bahwa pihaknya sangat perlu menghadirkan Jaffee karena dalam RDP ini membahas hal-hal yang krusial terkait kecelakaan kerja dan hal penting lainnya.

Komisi V DPRD Riau, selain itu meminta kehadiran Dirut PHR, 4 data Vendor dan Subkontraktor serta data pendukung itu dibutuhkan. Juga itu diminta dihadirkan termasuk halnya Pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria (ACS) dan lainnya yang tewas di lokasi kerja

Kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Hj Karmila Sari S Kom kemudian menanyakan terkait rentetan kecelakaan kerja di PT PHR yang telah menelan 7 nyawa karyawan mitra.

“Apakah kecelakaan ini hal yang biasa atau seperti apa? Apalagi, katanya ini kategori BUMN yang modal disupport dari APBN. Apa maksud dan tujuannya, kita mau diskusi-diskusi saja? Kalau itu, lebih baik ditutup dan ditunda saja. Kita minta Dirut PT PHR itu hadir,” katanya.

Lebih tegas dikatakan Politisi Golkar ini, tampaknya PT PHR dan vendor itu tidak menghargai nyawa manusia. Maka, hal demikian tentu menjadi malu melihat kejadian ini, sebab sejak dialihkan pada PT PHR dari PT Chevron itu malah kian bobrok kenirja.

Karmila kembali meminta data terkait insiden mematikan itu serta data-data pendukung lainnya. “Mana itu datanya, datanya saja tidak ada. Kejadiannya itu berentet dalam hitungan bulan. Kita ini tidak mau menyalahkan, apa solusinya. Kita bingung PHR ini inteleklah, gaji dan tunjangan besar, kenapa tidak berpikir,” kata dia.

Ia kembali menyoroti terkait mangkirnya Dirut PHR Jaffee A Suardin, disaat RDP hari ini. Karena itu sambungnya Karmila, diingatkan kembali ada kepastian kapan pastinya pimpinan itu bisa hadir. Sesuai dengan rekomendasi, kapan kami untuk mendapatkan hal data yang dibutuhkan tersebut.

Terkait hal yang ditanyakanya anggota DPRD Riau dalam RDP akan kehadiran Dirut PT PHR Jaffee A Suardin. Hal itu dikatakan Rudi Ariffianto selaku pihak Corporate Secretary PT PHR, bahwasa Dirut saat ini sedang menghadiri sebuah kegiatan di Jakarta.

Menyikapi polemik ini, akhirnya Wakil Ketua DPRD Riau Syafrudin Poti angkat bicara. Ia mengatakan, sesuai hasil dari kesepakatan dalam rapat ini, maka hal RDP terkait kecelakaan kerja di PT PHR tersebut dilanjutkan tanggal 2 Februari 2023. Namun diminta semuanya berkas dilengkapi. **Rul