DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Ranperda APBD 2023
DERAKPOST.COM – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Ranperda APBD tahun 2023, yang diselenggara di Ruang Paripurna.
“Saya ucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada fraksi-fraksi ini telah menyampaikan tanggapannya. Baik itu dalam hal bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi. semuanya itu merupa suatu tanggapan pada hakikat bersifat membangun kesempurnaanya dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kampar Tahun Anggaran 2023,” katanya.
Rapat dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si, l, Sekretaris DPRD Kampar Ramlah, Wakil Ketua DPRD Fahmil, Anggota DPRD Kampar, serta perangkat daerah dan undangan lainnya. Paripurna diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota.
Sebelumnya Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sudah melebihi quorum dan maka bisa dimulai.
Penyampaian Ranperda ABPD tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM beberapa hari yang lalu, akhirnya Fraksi-Fraksi dapat memberikan pandangannya didalam rapat Paripurna ini.
Untuk itu, Dr. H. kamsol menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar atas nota keuangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 diantaranya:
Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Sri Rahayu menyatakan terhadap catatan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh fraksi gerinda sebagai pembuka pandangan umum fraksi pada Paripurna ini Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan pandangan yang disampaikan dan ini akan menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023
Selanjutnya Fraksi Demokrat disampaikan Datuk Nefrizal, menyampaikan terkait pendapatan, dalam efisiensi, administrasi pajak daerah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan pajak daerah di kabupaten Kampar di mana saat ini telah berlaku atau diberlakukan pelayanan secara efektif dan efisien atau secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Belanja terhadap usulan masyarakat yang belum terpenuhi di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pemilihan kegiatan kegiatan prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun yang disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggaran yang tersedia sesuai dengan mandatori bidang pendidikan minimal 20% kondisi saat ini telah mencapai 25,47% bidang kesehatan minimal 10% kondisi saat ini sebesar 14,34% Sedangkan untuk bidang modal atau infrastruktur minimal 25% kondisi saat ini sebesar 8,04%.” Kata Nefrizal.
Sementara Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Ramlan menyampaikan terhadap kebijakan perencanaan belanja pemerintah daerah kabupaten Kampar telah menyusun prioritas perencanaan belanja mulai dari tahapan perencanaan dalam dokumen Renja dan rkpd serta prioritas belanja dalam KUA ppas sehingga prioritas belanja telah sesuai dengan kebijakan daerah dan plafon anggaran yang telah tersedia
Pandangan Umum yang disampaikan oleh Edi Eprizon Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Kami mendukung upaya pemrintah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik sumber dari PAD dan Investasi dengan memberikan stimulan guna menggerakkan percepatan ekonomi di kabupaten Kampar.
Fraksi PKS mendorong dan mengusulkan supaya kampar mempunyai membangun gedung meseum khas untuk daya tarik pariwata dikabupaten kampar. Dan fraksi PKS meminta untuk mengoperasionalkan mobil untuk Kepala Desa. Fraksi PKS mendorong pemrintah daerah melakukan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Mencermati nota keuangan pemerintah kabupaten Kampar tahun 2023 fraksi PKS mencatat yakni meski proses pemulihan ekonomi penerimaan PaD APBD 2023 diprediksi bertambah dari APBD 2022 terdapat kenaikan sekitar 4.52% dari retribusi daerah 1.9% dari pjak daerah menurut fraksi PKS.
Sementara itu Fraksi PAN melalui jubir H. Januar Rambo menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar ke depannya akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD melalui upaya menggali potensi-potensi penerimaan pad serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan penerimaan PAD.
Sedangkan Fraksi PPP melalui Juru Bicara Habiburahman menyatakan Untuk dokumen-dokumen pendukung pembahasan rancangan APBD seperti rkpd KUA ppas serta dokumen lainnya akan disampaikan apabila dibutuhkan dalam pembahasan Ranperda dan secara keseluruhan telah tercantum di dalam nota keuangan APBD 2023 yang bersamaan telah disampaikan dengan penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2023
Kemudian Pandangan Umum yang disampaikan Muhammad Zainuri dari Fraksi Nasdem mengatakan, bahwa Fraksi nasdem menyarankan Pj Bupati Kampar didalam membangun daerah ini lebih mengedepankan pengembangan potensi daerah serta wisata dan pendidikan yang dapat menyatakan PAD yang memiliki nilai jual bagi bahan investor yang ingin menenam modal dikabupaten Kampar maka selama ini kampar belum bisa menjadi daerah yang diminati oleh semua kalangan untuk menanamkan modal usahanya.
Fraksi Nasdem meminta kepada seluruh OPD terkait tentang belanja daerah dan retribusi daerah untuk lebih mangakomodif untuk sosialisasikan tentang peraturan daerah dan perizinan pajak dan retribusi daerah serta bersikap tegas terhadap kelembagaan dan oknum yang tidak patuh pada peraturan.
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Rafi Siregar terkait aspirasi masyarakat pada musrenbang sudah terhimpun pada aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri melalui Link SIPD. Kemendagri.go.id dan telah diteruskan ke masing-masing perangkat daerah untuk dilakukan skala prioritas sesuai rencana kerja Perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah. (ADVETORIAL DPRD Kampar)